Ahok Duga Ada Mafia Reklame JPO, Anggota DPRD: Nggak Ada Itu

Jakarta - Kasus ambruknya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) diduga akibat bobot papan reklame yang terlalu berat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun menduga ada mafia reklame yang berusaha menguasai JPO sebagai lahan bisnis.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Jakarta Komisi D Abdul Ghoni mengatakan seharusnya perlu ada pemeriksaan lebih lanjut ke Badan Pemeriksaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jakarta terkait izin dan pajak reklame.

"Saya melihatnya begini, harus kita pertanyakan kepada BPKAD. Tapi kalau saya pribadi melihat, nggak ada (mafia) reklame. Saya pikir nggak ada. Itu kan izin dan lapor ke BPKAD. Kalau yang namanya di JPO harus ada pajaknya," kata Abdul saat dihubungi, Senin (26/9/2016).

Ketua Fraksi Partai Gerindra itu menyebut, tugas pemeriksaan serta pemeliharaan JPO di Jakarta seharusnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Komisi D pun akan menggelar rapat dengan memanggil pihak terkait ambruknya JPO Pasar Minggu pada Senin (3/10) depan.

"Itu kan ada tugas di Dishub, tugas untuk mengontrol. Kejadian Pasar Minggu segera diusut oleh pihak kepolisian. Komisi D akan memanggil terutama yang membangun JPO Pasar Minggu, bagaimana konstruksinya," ujar Abdul.

Sebelumnya Ahok mengatakan, JPO yang ada di Jakarta saat ini banyak yang dibangun oleh pihak swasta. Banyak dari pihak swasta tersebut yang hanya membangun JPO serta mengizinkan adanya reklame yang dipasang di jembatan tanpa ada konstruksi tersendiri dengan alasan untuk penghematan.

"Jadi banyak sekali swasta membangun JPO nyambung tapi enggak mau pelihara. Dan iklan yang dia bikin ga pakai konstruksi sendiri digantungin ke JPO-nya untuk penghematan. Pelanggaran terjadi semua. dulu yang izin pengawasan bisa disogok saya kira," kata Ahok di Balai Kota, Senin (26/9/2016).

Ia menduga ada mafia atau oknum dari agensi periklanan maupun pihak lain yang sengaja menguasai JPO sebagai lahan bisnis mereka.

"Kita semua halte JPO sudah ada prototipe nya. Kita tinggal cetak aja cuma masalahnya mesti penghapusan aset, bangun pake APBD gagal. Kita ditawarin iklan gagal. Ini kan ada kaya mafia iklan yang pengen menguasai JPO," ungkap Ahok.


(nkn/Hbb)