Kepala BNPT: 17 Kementerian Dilibatkan Program Deradikalisasi

Sukoharjo - Pemerintah menilai program deradikalisasi harus dilakukan bersama-sama dengan melibatkan sebanyak mungkin instansi lintas sektoral. Untuk merealisasikannya, dalam waktu dekat BNPT akan menggandeng 17 kementerian untuk ikut serta terlibat dalam program deradikalisasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius, kepada wartawan di sela-sela acara penyerahan bantuan lampu hemat energi untuk kalangan pesantren di Pesantren Ulul Albab, Polokarto, Sukoharjo, Senin (26/9/2016).

"Sedang kami bahas intensif dengan 17 kementerian. Kementerian lintas sektor itu akan berbagi peran dan tanggung jawab di bidang masing-masing sehingga diharapkan akan lebih efektif. Selain itu juga akan berbagi anggaran sehingga BNPT juga sangat terbantu dari sisi anggaran," ujarnya.

Suhardi memberikan gambaran, Kemendikbud bertugas menyusun kurikulum dan materi program deradikalisasi, Kemenag selanjutnya bertugas melakukan pendekatan kepada kelompok atau organisasi berbasis keagamaan, sedangkan Kemensos berperan dalam pelaksanaannya karena banyak kasus radikalisme bersumber dari kesenjangan sosial.

"Harus dilakukan secepatnya karena memang butuh penanganan cepat, terutama untuk penanganan WNI yang ingin bergabung ke kawasan konflik di Suriah. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kemenlu untuk mendata mereka. Harus diakui pendataan WNI yang berangkat ke Suriah cukup rumit karena sebagian pergi membawa keluarga. Mereka harus segera dipulangkan dan dinetralisir," lanjut mantan Kabareskrim ini.

(mbr/trw)