.webp)
Beberapa kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jakarta masih jauh dari kata nyaman dan layak bagi pejalan kaki serta disabilitas. Banyak umur dari JPO tersebut yang sudah tua dan jarang dilakukan perawatan. Selain itu, reklame pun bertebaran dipasang di JPO.
Menanggapi kondisi JPO tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan bahwa banyak JPO yang dibangun oleh pihak swatsa di masa kepemimpinan gubernur sebelumnya. Sebab itu, banyak kontrak reklame yang dipasang di JPO.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok menegaskan, di masa kepemimpinannya saat ini ia menginstruksikan agar pengelolaan JPO ditangani oleh Dinas Perhubungan maupun PT TransJakarta. Diakuinya, beberapa pihak swasta masih ada yang menawari kerja sama konstruksi JPO namun ditolak.
"Makanya semua JPO mau saya serahkan ke Dinas Perhubungan atau TransJakarta kalau nyambung ke halte. Ini kita lagi kerjain. Beberapa swasta ngajuin gimana kalau kita rapiin kita pasang iklan, saya tolak," ujar Ahok.
Sebagai tindakan pasca kejadian ambruknya JPO di Pasar Minggu pada Sabtu (24/9) lalu, Ahok akan segera melakukan pemeriksaan serta audit pada JPO yang ada di Jakarta. Hal itu guna mencegah kejadian serupa terjadi kembali.
"Saya kira PR (pekerjaan rumah) lama ini yang kami selesaikan. Kita sudah minta sekarang audit. Kalau lihat mana yang sudah buruk harus segera langsung bongkar aja. Toh orang juga kadang gak pakai. Kalau memang enggak, saya akan langsung bilang pas rapim, minta mereka supaya gunakan kompensasi tambahan uang dari pengembang. Seperti itu," jelas Ahok. (nkn/hri)
