.webp)
"Saya kira soal tanggung jawab, dia kan di BNP2TKI kan tanggung jawabnya besar. Kalau timses kan juga mulainya dari sekarang tentu akan menyita waktu, menyita konsentrasi sebagai pejabat publik," ujar Direktur Eksekutif Migrant CARE Anis Hidayah kepada detikcom, Minggu (25/9/2016).
Anis menyebut Nusron akan kesulitan membagi waktunya jika memiliki dua jabatan yang berbeda. Apalagi kedua jabatan tersebut sama-sama besar pertanggungjawabannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anis menyarankan, jika memang Nusron tidak bisa meninggalkan posisinya sebagai ketua Timses Ahok-Djarot, maka Nusron sebaiknya cuti dari jabatannya sebagai Kepala BNP2TKI. Presiden Joko Widodo, kata Anis, juga harus segera memanggil dan menanyakan komitmen Nusron terkait kewajibannya untuk mengurus para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
"Mungkin bisa mengajukan cuti, dicek saja aturannya. Sebenarnya soal etik ya selain aturan ada juga soal etik. Sebagai pejabat publik punya tanggung jawab penuh. Kalau jadi timses bagaimana dengan BNP2TKI?" tutur Anis.
"Saya kira Pak Jokowi harus tahu bahwa komitmennya pejabat tidak boleh rangkap jabatan. Pak Jokowi harus menanyakan komitmennya," imbuhnya.
Sebelumnya, Nusron juga angkat bicara soal posisinya yang merangkap jabatan. Nusron juga menyatakan tak ingin mundur dari jabatannya sebagai Kepala BNP2TKI.
"Gini ya, saya sudah sampaikan tadi pagi bahwa jabatan apapun itu amanah. Yang namanya amanah itu enggak boleh mengundurkan diri. Etika enggak bagus itu," ujar Nusron kepada wartawan di Warung Daun, Cikini, Jakpus, Sabtu (30/7/2016).
(wsn/dhn)
