Kesempatan Indonesia Mereformasi PBB

New York - Presiden RI Jokowi tercatat sudah dua kali mengkritik PBB dalam pidato di konferensi internasional. Jokowi pernah menyatakan bangsa di Asia dan Afrika mendesak agar PBB direformasi.

"Ketika ratusan orang di belahan bumi utara kaya raya sementara 1,6 miliar orang di selatan kelaparan. Semakin kentara ketika PBB tak berdaya atas aksi kekerasan tanpa mandat PBB," jelas Jokowi di depan pemimpin Asia dan Afrika dalam peringatan 60 tahun KAA di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu, 22 April 2015.

"Oleh karena itu kita bangsa Asia Afrika mendesak reformasi PBB agar berfungsi optimal," tambah Jokowi.

Selanjutnya pada tahun 2016 saat Indoneaia menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam, Jokowi kembali mengkritik PBB. Menurut dia PBB seakan tak berkutik menghadapi konflik yang terjadi, terutama di timur-tengah.

"Penguatan tekanan kepada Israel, termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan. Peningkatan tekanan pada DK PBB untuk memberikan perlindungan internasional bagi Palestina, dan penetapan batas waktu pengakhiran pendudukan Israel," ungkap Jokowi pada 7 Maret 2016.

Salah satu hal yang dikritisi dari PBB terutama pada Hak Veto yang dimiliki oleh Dewan Keamanan yang tak demokratis. Untuk itu Indonesia berniat untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sehingga berkesempatan melakukan reformasi.

"Ini soalnya demokrasi apa reformasi ini sudah puluhan tahun dibicarakan cuma sulit sekali memutuskan karena yang dihindari antara lain veto itu nah sedangkan veto masih berlaku jadi untuk hilangkan veto, diveto. Ini yang berat," ungkap Wapres Jusuf Kalla di sela menghadiri Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu (21/9/2016).

Saat ini Indonesia terus menggalang dukungan agar terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Malam ini waktu New York, Wapres JK juga akan menyambut delegasi negara sahabat sekaligus memperkuat dukungan.

Indonesia menargetkan untuk menjadi anggita tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Pemilihan akan dilakukan pada tahun 2018. (bpn/fdn)