DetikNews
Kamis 22 September 2016, 15:05 WIB

Gugatan Ditolak MA, Ini Jawaban BMW Indonesia

M Luthfi Andika - detikNews
Gugatan Ditolak MA, Ini Jawaban BMW Indonesia Produk BMW (dok.bmw)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menyatakan tidak menerima gugatan sengketa merek BMW Jerman yang ditujukan pada baju BMW Penjaringan, Jakarta Utara. Hal ini jelas mengecewakan produsen otomotif ternama BMW.

Meski demikian, BMW tidak bisa berkata-kata lagi karena memang ada kekosongan hukum di Indonesia. Padahal merek otomotif BMW sendiri sudah berusia 100 tahun.

"Untuk kasus ini BMW ingin membatalkan merek Body Man Wear, jadi bukan BMW tidak bisa menggunakan logo dan brand-nya. Tapi pembatalan mereknya yang tidak bisa diterima (oleh MA-Red). Jadi bukan BMW kalah dalam hal ini," ujar Head of Corporate Communications BMW Group Indonesia, Jodie O'tania, kepada detikOto.

Jodie menjelaskan langkah ini diambil karena memang Body Man Wear menggunakan singkatan yang sama dengan BMW.

"Jadi kami sudah konfirmasi kepada kuasa hukum kami dan memang BMW global mau pendaftaran Body Man Wear digagalkan. Karena dia menggunakan singkatan BMW, serta memiliki logo yang hampir sama. BMW AG (Jerman-Red) ingin membatalkan brand tersebut, dari singkatan sama dan logo juga sama. Kemudian ini ditolak, karena kami terdaftar di otomotif dan mereka terdaftar di pakaian," katanya.

"Jadi sebenarnya kita ditolak, bukan kalah," ucap Jodie.

Ke depan, BMW memiliki harapan agar hal ini tidak pernah terjadi lagi di Indonesia.

"Harapan kami masalah ini tidak terjadi lagi. Karena seharusnya ada aturan yang mengatur hak paten seperti ini," ujar Jodie.

Karena menurut Jodie, menggunakan singkatan dan logo yang sama dengan brand yang sudah berusia 100 tahun jelaslah tidak benar.

"Untuk brand yang terkenal dan sudah 100 tahun, seharusnya tidak digunakan oleh pihak lain. Karena memang berdasarkan info, hal ini tidak bisa diadili karena adanya kekosongan hukum, turunan dari pasal 6 ayat 2 yang mengenai merek," papar Jodie.

Sebagaimana diketahui, MA tidak menerima gugatan sengketa merek BMW Jerman melawan baju BMW Penjaringan, Jakarta Utara. Padahal di kasus sebelumnya, MA tetap mengadili kasus itu. Sikap MA ini dipertanyakan pemerintah.

MA beralasan tidak bisa mengadili kasus itu karena terjadi kekosongan hukum sebab belum ada Peraturan Pemerintah (PP) turunan Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

"MA sebelumnya juga sudah mengutus beberapa yang tanpa PP itu sudah dicoret semua. Tapi kok terakhir keluar suatu sikap dari MA yang mengatakan bahwa kalau tidak ada PP-nya tidak dicoret. Nah itu yang kemudian menjadi pertanyaan publik. Kami sudah sampaikan juga bahwa ini sudah jadi general pricipal of law," kata Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM, Ahmad Ramli, kemarin.

Dalam Surat Edaran MA Nomor 3/2015, MA memutuskan gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis, maka amar putusan adalah 'Gugatan Tidak Dapat Diterima'. Hal itu sesuai dengan prinsip legalistik, ketentuan pasal 6 ayat 2 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek belum berlaku efektif, karena Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, belum diundangkan.

Alhasil, BWM yang berada di kelas otomotif tidak bisa membatalkan merek BMW yang berada di kelas baju/fashion.
(lth/asp)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed