Dikritik OTT Nominal Kecil, KPK Singgung Kasus PNS Tajir Pemilik 19 Mobil

Indah Mutiara Kami - detikNews
Rabu, 21 Sep 2016 18:37 WIB
Rohadi diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Beberapa operasi tangkap tangan (OTT) terakhir yang dilakukan oleh KPK dikritik karena nominal uang yang diamankan kecil. Saat kritik itu juga muncul saat rapat di DPR, pimpinan KPK pun memberi jawaban.

"Soal OTT yang dikeluhkan kecil-kecil, saya beri contoh," kata pimpinan KPK, Laode M Syarif saat rapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Laode berkisah saat Ketua KPK Agus Rahardjo menjadi narasumber di sebuah acara. Kritik soal OTT itu datang dari mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli soal penangkapan PNS PN Jakarta Utara, Rohadi.

"Waktu itu Pak Agus diketawain Pak Rizal Ramli. Apa itu Rohadi cuma Rp 250 juta. Saya beri tahu mengapa dia penting. Ada hotelnya, waterboom, RS, mobilnya. Ini panitera. Bukan hakim agung hakim PN," paparn Laode.

Rohadi ditangkap sehari setelah putusan Saipul Jamil. Ia ditangkap karena menerima suap Rp 250 juta dari pengacara Saipul Jamil, Berthanatalia dan diduga uang itu untuk mengkondisikan perkara Saipul Jamil.

Dari penangkapan itu, KPK mengembangkan kasus dan menetapkan tiga sangkaan kepada Rohadi, yaitu:

1. Kasus suap perkara Saipul Jamil. Rohadi sudah duduk di kursi dakwaan dan terancam 20 tahun penjara.
2. Kasus gratifikasi di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi. KPK sudah menetapkan sprindik di kasus ini.
3. Kasus pencucian uang terkait kekayaannya yang fantastis yaitu memiliki 19 mobil, rumah mewah, proyek real estate hingga rumah sakit.

"Orangnya kecil tapi networknya besar," sambung Laode.

OTT satu orang dengan nominal kecil ujung-ujungnya menggurita menjadi lebih besar. Di sini, KPK ingin menunjukkan bahwa dari nominal kecil pun bisa berkembang jadi kasus besar.

"Walau dia Rp 50 juta, ada daun, ranting, pohon. Mudah mudahan pohonnya ketebang," ucapnya.

OTT dengan bukti Rp 50 juta itu dilakukan terhadap Panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution. Dari Edy, KPK bergerak ke rumah Sekretaris MA Nurhadi. KPK mengobok-obok rumah itu dan mendapati uang Rp 1,7 miliar, di antaranya di toilet rumah Nurhadi. Belakangan Nurhadi lengser dari kursi Sekretaris MA.

Sebelumnya, OTT yang dikritik adalah terkait penangkapan Ketua DPD Irman Gusman. Saat itu, KPK mengamankan uang Rp 100 juta yang diduga merupaka suap untuk kuota impor gula.

"KPK akan kehabisan SDM dan kehabisan waktu karena yang di urusin Rp 100 juta bukan Rp 1 miliar, sekali lagi itu harus diberantas tapi kalau KPK fokusnya di sini saya yakin dia akan kehabisan SDM dan akan kehabisan waktu untuk menguruskan yang besar-besar, jangan-jangan ini sengaja," kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid setelah menghadiri acara Peringatan 90 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Senin (19/09/2016). (imk/asp)