"Agenda rapat terbatas pada sore hari ini akan dibahas mengenai perhutanan sosial," ujar Jokowi di awal sambutannya saat ratas di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).
Di awal sambutannya, Jokowi kembali menegaskan soal fokus kerja pemerintah pada pengentasan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Salah satu fokus pengentasan kemiskinan pada wilayah pedesaan, termasuk desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.
"Ada sekitar 10,2 juta rakyat miskin di dalam kawasan hutan dan tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan," sebut Jokowi.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah dengan merealisasikan kebijakan perhutanan sosial yang memberi akses ruang kelola sumber daya hutan bagi warga masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.
Jokowi menilai realisasi perhutanan sosial, baik melalui skema hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan, dan hutan adat masih belum optimal.
"Hutan tanaman rakyat seluas 5,4 juta hektar ini sebenarnya sudah besar sekali, namun sampai 2014 realisasi ? Area lahan hanya mencapai 13 persen atau 70.200 hektar," ucapnya.
Tidak hanya itu, penerbitan izin hutan tanaman rakyat oleh bupati hanya sebesar 188. 000 hektar. Padahal Hutan desa dan hutan kemasyarakatan ditargetkan seluas 2,5 juta hektar.
"Namun realisasinya juga baru mencapai 610.000 hektar atau 24,4 persen," kata Jokowi.
Oleh karenanya, Jokowi meminta agar kementerian terkait segera menyederhanakan regulasi dan prosedur perhutanan sosial lebih dipermudah dan dapat diakses oleh masyarakat.
"Berikan perhatian terhadap masyarakat adat dan segera mengeluarkan penetapan hutan adat, terutama yang telah memenuhi persyaratan," ujarnya.
"Ini tolong digarisbawahi mengenai hutan ini penting sekali. Ingatkan tidak hanya berhenti pada memberikan akses legal terhadap izin perhutanan sosial, tetapi juga diikuti dengan program-program lanjutan untuk memperkuat kemampuan warga di sekitar kawasan hutan," tambahnya. (fiq/rvk)
