Sengketa Merek

Pemerintah Tegaskan Pierre Cardin Paris dan Pierre Cardin Lokal Sama-sama Asli

Nathania Riris Tambunan - detikNews
Rabu, 21 Sep 2016 12:29 WIB
Pierre Cardin (pierrecardin.com)
Jakarta - Pierre Cardin asal Prancis harus mengakui merek Pierre Cardin dimiliki orang Jakarta, Alexander Satryo Wibowo. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) menyatakan kedua merek itu memiliki unsur pembeda sehingga masyarakat tidak akan terkecoh. Apa unsur pembedanya?

"Kasus itu sebetulnya bukan jadi milik orang Jakarta. Pierre Cardin yang ada tetap eksis tapi Pierre Cardin yang satunya tidak dihapus," kata Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM, Ahmad Ramli usai acara 'Seminar UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten' di Hotel Manhattan, Jalan Prof Dr Satrio, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2016).

Pierre Cardin internasional menggugat karena ada merek Pierre Cardin yang mirip dengan dia. Sebab dua merek itu mempunyai unsur berbeda dan Pierre Cardin Prancis minta dihapus.
"MA kan mengatakan tidak dihapus karena ada pembeda, tapi ya engga berarti bahwa Pierre Cardin yang internasional ini direbut oleh orang Jakarta. Ya engga juga," ujar Ramli.

Unsur pembeda yang dimaksud yaitu Pierre Cardin dari Jakarta mencantumkan kata-kata 'product by PT Gudang Rejeki'.

"Pokoknya ada merek terkenal seperti Levi's, terus dikasih Levi's Super, kan engga boleh sebetulnya. Prinsip itu sudah ada di Undang-Undang Merek. Kalau diperlukan implementasi kita mendorong undang-undang baru. Begitu undang-undang baru keluar kita keluarkan Permen (Peraturan Menteri), karena di undang-undang baru cukup Permen karena teknis sekali," pungkas Ramli.
Kemenangan Alexander Satryo Wibowo karena mendasarkan pada asas 'first to file' yang lazim dikenal dalam hukum kekayaan intelektual. Alex mendaftar dan mengantongi hak eksklusif merek Pierre Cardin pada 29 Juli 1977, sedang pemilik 'asli' merek Pierre Cardin baru mendaftarkannya di Indonesia pada tahun 1999.

"Pendaftaran merek Pierre Cardin Alexander Satryo Wibowo sesuai perundang-undangan yang ada dan berlaku ketentuan 'first to file'," kata ketua majelis hakim Mahdi Soroinda Nasution dengan anggota hakim agung Nurul Elmiyah dan hakim agung Hamdi. (asp/rvk)