Ini Alasan PDIP Pilih Ahok di Last Minute

Jakarta - PDIP memilih kandidat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sehari sebelum pendaftaran Pilgub DKI. Mengapa tidak sejak jauh-jauh hari PDIP mengumumkan jika memang pilihan tetap kembali jatuh ke Ahok?

"Pengumuman sengaja kami adakan secara bersama sebagai tanggung jawab kami kepada masyarakat. Bahwa menyiapkan pemimpin adalah proses yang melekat," ungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung DPP PDIP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016) malam.

Ada beberapa pertimbangan PDIP mengapa memilih Ahok dan Djarot. Pertama sebagai petahana, Ahok merupakan penerus Joko Widodo (Jokowi) yang pada Pilgub DKI 2012 lalu diusung oleh PDIP.

"Basuki Tjahaja Purnama semoga betul-betul membawa cahaya. Basuki kan artinya ketenteraman. Kita minta pak Ahok kembali ke fitrohnya sesuai amanat. Saudara Basuki atau Mas Ahok, biar semakin bersinar," ujar Hasto.

"Ideologi PDIP yaitu Pancasila 1 Juni Trisakti sangat menjunjung tinggi nilai-nilai, sehingga merupakan hal yang final bagi PDIP untuk memegang teguh dan berkomitmen meneguhkan nilai-nilai pluralisme tersebut, serta selalu berupaya untuk konsisten dalam menjalankan program-program kebijakan Jokowi-Ahok pada waktu yang lalu," imbuhnya.

Pertimbangan lainnya adalah, PDIP menilai pasangan Ahok-Djarot mampu bersinergi baik dengan pemerintah pusat. Hal tersebut dianggap penting sebagai penjawantahan Nawacita pemerintah.

"PDIP menilai pasangan Ahok-Djarot mampu meneruskan dan mengimplementasikan visi dan misi Jokowi-Ahok pada Pilkada tahun 2012 yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei selama satu tahun terakhir yang kosisten menunjukkan kepuasan publik DKI Jakarta yang tinggi terhadap kinerja pasangan tersebut," ucap Hasto menjelaskan pertimbangan PDIP lainnya.

"Maka dengan ini PDIP menyatakan sebagai Partai Pengusung Utama pasangan Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017," tambah dia.

Saat ditanya mengapa PDIP cukup lama memutuskan soal pasangan yang akan diusungnya, Hasto menjawab dengan normatif. Menurutnya pengumuman harus dilakukan secara bersamaan dengan pasangan calon untuk 100 pilkada lainnya.

"Kan ada pilkada serentak 101 daerah. Ya tentu saja keputusan diambil di hari-hari terakhir ini. Dan itu setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan strategis," sebut Hasto. (elz/hri)