Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah berkewajiban mengawal proses demokrasi tersebut agar dapat berjalan baik. Kebebasan rakyat untuk memilih tanpa intervensi juga harus di kedepankan.
"Termasuk di DKI Jakarta. Sehingga dengan demikian karena demokrasi itu bukan persoalan etnisitas, bukan persoalan agama, bukan persoalan apapun, tapi ya siapa yang kemudian dipilih oleh rakyat. Berilah kesempatan kepada rakyat memilih pemimpin terbaik yang dimiliki, siapapun itu," kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mudah-mudahan, ke depan ini, setelah nanti tanggal 21-23 itu kita sudah punya calon. Pertarungannya adalah pertarungan gagasan ide program, bukan lagi persoalan suka enggak suka, atau persoalan hal yang berkaitan dengan SARA. Ini negara demokrasi, ini negara pluralisme, negara kesatuan Republik Indonesia," tegas Pramono.
Lalu, bagaimana perhatian pemerintah di sisi keamanan untuk Pilkada serentak ini?
"Kalau pemerintah menjamin pasti aman," jawab Pramono. (jor/tfq)











































