Jokowi: Tak Perlu Bentuk Badan Baru untuk Ketahanan Siber

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan, kejahatan siber di Indonesia meningkat secara drastis dari tahun ke tahun. Namun, untuk menangkal itu tidak perlu dibentuk sebuah lembaga atau badan baru.

Jokowi mengatakan, di tahun 2013, Indonesia menjadi negara terbesar kedua di dunia sebagai sasaran serangan siber. Dari tahun ke tahun, serangan pun meningkat.

"2015, Kejahatan siber di Indonesia meningkat drastis sebesar 389 persen dengan mayoritas serangan pada sektor bisnis e-Commerce," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas membahas masalah ketahanan siber nasional di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Kejahatan siber ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Namun, untuk menangani masalah ini, tidak perlu sampai dibentuk sebuah lembaga yang baru, cukup memperkuat lembaga yang ada.

"Munculnya ancaman kejahatan siber menjadi tantangan baru dari sisi kesiapan lembaga pemerintah, apalagi ke depan kita ingin memperkuat ekonomi digital kita. Dan untuk menangani masalah keamanan siber, tidak perlu membentuk lembaga baru mulai dari nol. Tapi kita bisa manfaatkan, bisa kembangkan, bisa konsolidasikan dengan unit-unit di kementerian atau lembaga yang memliki fungsi keamanan siber," jelas Jokowi.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menristek Dikti M Nasir, Menkominfo Rudiantara, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menpan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sementara, kepala lembaga tinggi yang hadir, di antaranya Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Budi Gunawan. (rjo/tor)