.webp)
Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan kasusnya di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Senin (19/9/2016). Sidang kali ini mengagendakan pembacaan eksepsi atas dakwaan jaksa.
Dalam eksepsinya, Suprapto menceritakan, pada tanggal 22 Juni 2016 usai rapat di kantor Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumbar, Suhemi yang mengaku kenal dekat dengan Putu tiba-tiba masuk ruangan Suprapto tanpa izin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam eksepsinya Suprapto juga mengatakan Suhemi pernah memaksa seorang anak buahnya agar perusahaan milik Suhemi diberi tender proyek infrastruktur di Sumbar. Suhemi beralasan, anggaran yang diterima Pemprov Sumbar itu atas perjuangan Putu Sudiartana.
"Dalam pertemuan di ruang rapat tersebut, seorang pengusaha bernama Yogan Askan lalu datang dan menemui Suhemi. Saat itu Yogan menyampaikan keinginannya untuk menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumbar. Saya tidak tahu apa ada pembicaan soal uang," kata Suprapto.
Dia juga pernah menanyakan perihal uang tersebut kepada Yogan ketika keduanya telah menjadi tersangka di KPK. Yogan mengatakan penangkapan terjadi karena dirinya mengirimkan uang pada Putu Sudiartana.
"Saat diperiksa, saya ketemu Yogan dan menanyakan apa yang terjadi sehingga saya disangka menyuap. Yogan menjawab maaf bapak tidak tau persoalan ini, waktu kumpul kami bicarakan urunan untuk lebaran partai demokrat, bapak tidak tau hal itu karena bapak sudah keluar ruangan," kata Suprapto menirukan ucapan Yogan.
Menurut Suprapto, saat diperiksa penyidik KPK, Yogan ternyata tidak dapat membuktikan bahwa uang tersebut untuk keperluan partai karena Yogan tidak memiliki bukti kwitansi. Karena itu dalam eksepsinya dia ingin agar majelis hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dan perkara pidana tidak diperiksa lebih lanjut.
"Sepanjang masa tugas saya sebagai PNS lebih 30 tahun tidak pernah berniat melanggar hukum. Hal ini bisa terjadi pada siapapun, menggunakan nama saya," kata Suprapto. (rni/rvk)
