.webp)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, pagi tadi menerima para pengusaha perikanan dan nelayan di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Luhut mengatakan akan menyampaikan masukan mereka kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Dalam pertemuan tersebut, para pengusaha ini meminta Luhut untuk merombak berbagai aturan yang dibuat selama Menteri Susi Pudjiastuti menjabat. Mereka mengaku keberatan pada beberapa kebijakan seperti larangan penggunaan alat tangkap cantrang dan larangan transhipment (alih muatan di tengah laut). Selain itu, para pengusaha juga meminta agar sektor perikanan tangkap tidak ditutup rapat untuk asing.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Susi mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah lebih mengerti pentingnya aturan yang ia buat untuk kepentingan bangsa dan negara. Larangan cantrang menurutnya dibuat karena alat tangkap tersebut dalam jangka panjang akan merusak sumber daya perikanan. Kedua, mengenai larangan transhipment yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 57 Tahun 2014, dibuat agar hasil perikanan diolah di dalam negeri dan tidak langsung dibawa ke luar negeri.
"Apa yang mau diubah? Kan sudah jelas kalau tangkap ikan dan dibawa ke pelabuhan boleh, tapi kalau transhipment itu kan dibawa langsung ke luar negeri, itu sudah tidak boleh," ujar Susi kepada detik.com, Senin (19/9/2016).
Untuk membuktikan bahwa aturan yang ia buat sesuai atas kepentingan bangsa dan negara, Susi kemudian memancing masyarakat dengan kicauan di media sosial Twitter soal permintaan para pengusaha yang ingin merombak aturannya. Susi mengatakan banyak yang mendukung kebijakan yang telah ia buat.
"Komentar masyarakat (di Twitter) sudah cukup mewakili bangsa dan kebenaran. Aku cinta Indonesia. Aku bangga bekerja untuk bangsa ini," seru Susi.
Terakhir, Susi mengatakan bahwa masyarakat Indonesia jauh lebih pintar dan bijak dari yang diperkirakan oleh ahli hebat dan pejabat-pejabat tinggi negeri ini.
"Masyarakat Indonesia jauh lebih pintar dan bijak dari yang di-estimate ahli-ahli hebat, dan pejabat-pejabat tinggi negeri ini," kata Susi.
(dnl/bri)
