Pemuda Muhammadiyah: Dinasti Politik Berakar dari KKN

Jakarta - Istilah KKN, yang merupakan singkatan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme kini jarang terdengar. Pemuda Muhammadiyah mengingatkan bahaya KKN, salah satunya adalah soal dinasti politik.

Soal hubungan KKN dan dinasti politik dibahas dalam diskusi Madrasah Antikorupsi Pemuda Muhammadiyah dengan tema Korupsi dan Politik Dinasti. Beberapa narasumber yang dihadirkan, antara lain Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, pengamat politik Siti Zuhro, dan Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan. Dalam sambutan pertama, Siti Zuhro mengatakan bahwa korupsi di Indonesia itu sudah seperti virus yang mematikan.

"Korupsi di Indonesia itu sudah parah. Bencana korupsi di Indonesia sudah keterlaluan. Sudah terlalu banget. Kata Rhoma Irama, terlalu," kata Siti Zuhro di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2016).

"Saya berpesan Madrasah Anti Korupsi harus lebih pro aktif lagi menghimpun jejaring anti korupsi. Muhammadiyah juga ikut menjadi penjaga moral dan penyeru perbuatan-perbuatan yang benar," lanjutnya.

Siti Zuhro juga menyampaikan topik yang dibahas saat ini sangat tepat bahwa politik dinasti atau dinasti politik ini sebetulnya mempertahankan kekuasaan. Hal ini, lanjut Siti Zuhro mirip di zaman Orde Baru.

"Dinasti politik itu tidak cukup hanya lima tahun, tapi bertahun-tahun. Dinasti politik sebetulnya perwujudan neo-patrimonial. Ini ujung-ujungnya multiplikasi aktor," ucap Siti Zuhro.

Sementara itu, Dahnil Anzar menjelaskan masyarakat Indonesia sudah melupakan istilah yang dulu marak di era reformasi. Padahal menurutnya, istilah itu saling berkaitan satu dengan lainnya. Istilah ini juga sebenarnya pintu masuk dari dinasti politik. Dinasti politik, tambah Dahnil juga dekat dengan dinasti rente.

"Saya teringat dengan satu simbolisasi dan tujuan reformasi, yaitu melawan KKN. Sekarang eligium atau singkatan KKN itu agak sepi kita lihat. Dulu ketika reformasi digaungkan kata-kata yang paling populer, KKN," imbuh Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Belakangan kita reduksi KKN jadi korupsi saja. Padahal kolusi dan nepotisme itu satu paket. Itulah kenapa kontekstualisasi dinasti politik berurat dan berakar dari KKN," tutur Dahnil. (yds/tor)