Muncul Petisi Cagub DKI Harus Buka-bukaan Harta, Siapa Berani?

Jakarta - Petisi pembuktian harta terbalik untuk cagub DKI bergulir. Siapa cagub DKI yang berani buka-bukaan soal hartanya?

Petisi yang muncul di change.org dan diinisiasi oleh Iqbal Farabi ini ditujukan untuk para cagub DKI, KPU RI dan KPUD Jakarta.

Hingga Jumat (16/9/2016) sudah ada ratusan orang yang mendukung petisi 'Pembuktian Terbalik Harta Para Calon Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022' ini.

Dalam petisinya, Iqbal menuliskan bahwa pembuktian terbalik ini merupakan terobosan yang baik. Agar terwujudnya tranparansi atas kekayaan dan juga penggunaan uang, baik uang yang diperoleh maupun uang yang digunakan dalam proses demokrasi.

"Uang kampanye, uang pribadi, dan uang kegiatan lainnya. Sehingga lapangan yang menjadi rata bagi para calon karena sama-sama terlihat dengan jelas sumber-sumber dana dan ke mana aliran dana-dana tersebut," tulis Iqbal Farabi.

Baca juga: Dukung Pembuktian Harta Terbalik, Sandiaga: Demokrasi RI Bisa Jadi Contoh

Selain itu dalam petisinya, ia juga mengajak agar seluruh cagub melakukan pembuktian harta terbalik itu. Agar masyarakat Jakarta tahu mana yang bersih dan tidak.

"Ayo sang petahana dan sang penantang petahana, segera buktikan asal usul hartamu, asal usul dana-dana kampanyemu, asal usul penggunaan uang dalam segala kegiatan. Kita akan memilih pemimpin yang bersih, jujur dan adil," lanjutnya.

Selain itu Iqbal mengajak agar masyarakat Jakarta mewujudkan Pilgub DKI 2017 yang jujur dan adil. "Kita wujudkan pesta demokrasi di DKI ini dengan jujur dan adil," tutup Iqbal.

Sebelumnya, Ahok menantang pembuktian harta terbalik semua pihak yang hendak berlaga di Pilgub DKI 2017. Cara itu dinilainya lebih efektif untuk mencegah penyimpangan yang dilakukan calon, termasuk calon petahana, dibanding cara pewajiban cuti untuk petahana. Ahok menjelaskan, pembuktian harta terbalik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi. Dia usul, bila calon gubernur gagal melewati mekanisme pembuktian harta terbalik, maka calon yang bersangkutan bisa didiskualifikasi.

"Gampang banget kok semua yang jadi calon harus bisa buktikan hartanya dari mana, pernah kerja apa dulu, hartanya dari siapa, biaya hidupmu berapa, punya Lamborghini, Land Rover, Mercedes, begitu banyak. Apartemen di mana-mana, usaha di mana-mana, bayar pajak enggak jelas. Enggak boleh ikut langsung begitu loh," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (6/9/).

Rival Ahok, Sandiaga Uno mengaku sangat mendukung wacana ini. Karena masyarakat bisa tahu, dan bisa jadi tradisi demokrasi Indonesia yang lebih transparan. Bahkan, tradisi ini bisa saja dicontoh negara lainnya.

"Sangat setuju sekali. Ya mungkin masyarakat ingin tahu juga bagaimana transparansi bisa menghadirkan sejarah baru," kata Sandiaga di Gelanggang Remaja Pulogadung, Jl. Pemuda, Jakarta Timur, Kamis (15/9/2016).

"(Jadi) sebuah fase, sebuah tradisi yang akan menjadikan demokrasi di Indonesia yang betul-betul bisa menunjukkan kepada dunia. Demokrasi yang bisa menjadi contoh," tambahnya. (yds/tor)