Fadli Zon : Dana Aspirasi DPR Bukan untuk Korupsi

Jakarta - Wacana dana aspirasi DPR terus bergulir secara gerilya meski sudah pernah ditolak pemerintah. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjelaskan bahwa penggunaan dana tersebut merupakan hasil dari aspirasi masyarakat ketika anggota DPR reses ke dapil masing-masing.

"Sebenarnya itu sudah ada keputusan di paripurna , apa yang disebut sebagai aspirasi dari masyarakat yang diperjuangkan oleh anggota DPR. Jadi kalau kita lihat menurut saya wajar kalau kita datang reses membawa aspirasi dari masyarakat untuk prioritas program," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

"Tapi kita nggak terima uangnya. Yang menjalankan tetap pemerintahan, dananya yang mengelola juga pemerintah dan normatif seperti Musrenbang. Anggota DPR mengusulkan saja pada platform tertentu di daerahnya yang menjadi prioritas," lanjutnya.

Selain itu, usulan terkait dana aspirasi dianggap Fadli sebagai hal wajar yang perlu dilakukan anggota DPR dalam memperjuangkan aspirasi daerahnya. Meski ada kasus yang menjerat Damayanti Wisnu Putranti dan sejumlah anggota Komisi V DPR, dia menjamin dana aspirasi bukan untuk dikorupsi.

"Kalau dipelajari memang wajar. Kalau permintaan masyarakat tentu ada prosedur. Bukan fiktif dan jadi praktik koruptif juga. DPR wajib memperjuangkan aspirasi daerahnya," jelas Waketum Gerindra ini.

Baca Juga: Gerilya DPR Lobi Dana Aspirasi dan Buka-bukaan Damayanti di Kasus Suap

Mekanisme pelaksanaaan dana aspirasi dikatakan oleh Fadli yakni aspirasi yang dikumpulkan oleh anggota DPR, didiskusikan dengan Bappenas dan Musrenbang. Dengan demikian, anggota DPR tidak memegang sendiri duit tersebut. (nkn/imk)