Susi: Harus Sesuai Prosedur, Keputusan Reklamasi Jangan Sampai Menyandera

Washington DC - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta agar seluruh prosedur terkait pemberian izin reklamasi ditaati dengan baik. Jangan sampai keputusan pemberian izin final nantinya malah mendatangkan persoalan.

"Kita mesti menjaga, jangan sampai pemerintahan Pak Presiden Jokowi ini dianggap tidak kredibel karena memutuskan tanpa melalui prosedur. Jangan sampai keputusannya nanti malah bisa menyandera," ujar Susi di sela-sela acara Our Ocean Conference 2016 di Washington DC, AS, Kamis (15/9/2016) malam waktu setempat.

Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan pada Selasa kemarin menyatakan pemerintah setuju untuk melanjutkan proyek reklamasi yang sempat terhenti. Menurut Luhut, analisis dampak lingkungan atau amdal yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah selesai dilakukan.

Sedangkan Menteri LHK Siti Nurbaya menyatakan masih ada dokumen-dokumen yang perlu dibenahi oleh pengembang. Hal tersebut diperlukan guna memenuhi persyaratan izin amdal.

"Saya berharap ada kajian amdal yang komprehensif dan yakin LHK bisa melakukan itu," ujar Susi.

Jika nantinya izin amdal dari KLHK sudah keluar, maka itu menjadi dasar Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengeluarkan izin pelaksanaan aktivitas reklamasi. Izin reklamasi secara keseluruhan melibatkan beberapa instansi.

"Saya tidak mungkin mengeluarkan izin pelaksanaan jika kajian amdal belum menyatakan go," kata Susi.



(fjp/Hbb)