"Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah-langkah untuk memerangi kejahatan illegal fishing dan kejahatan terkait lainnya. Kita zero tolerance terhadap illegal fishing," kata Susi pada forum panel Our Ocean Conference 2016, di Departement of State AS, Washington DC, Kamis (15/9/2016).
Langkah pertama, Indonesia dengan tegas memberlakukan hukuman yang konsisten terhadap pelaku dan atau pemilik kapal yang telah terbukti bersalah melakukan pencurian ikan. Sudah lebih dari 200 kapal ditenggelamkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketiga, Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap perusahaan yang bergerak di bidang perikanan untuk harus mematuhi hak asasi pekerja. Adapun langkah keempat, pemerintah dalam hal ini KKP membentuk satgas khusus anti illegal fishing yang menjadi wadah terpadu bagi lima instansi terkait termasuk Kejaksaan Agung, yang bersinergi satu sama lain.
"Dan yang kelima, Indonesia telah meratifikasi FAO port states measures agreement yang langsung diikuti aksi nyata terkait perjanjian tersebut. Kami memulainya dengan melakukan pemetaan terhadap sejumlah pelabuhan. Dan akan segera diikuti dengan penambahan petugas di pelabuhan guna dapat mendeteksi dengan cepat kejahatan terkait perikanan dan perdagangan manusia di kapal-kapal asing," kata Susi.
Di konferensi selama dua hari ini, sejumlah pejabat dan pakar maritim dari berbagai negara hadir dan memberikan pandangannya terkait perlindungan terhadap ekosistem laut. Presiden AS Barack Obama pada Kamis pagi tadi juga datang dan memberikan sambutan mengenai perlindungan terhadap koral. (fjp/miq)










































