.webp)
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti berpendapat, isu SARA bisa mengalihkan publik dari kualitas program calon kepala daerah. "Memang isu sara ini menenggalamkan kajian publik, yairtu soal wacana visi misi program dari setiap kepala daerah. Jadi orang disibukan debat apakah agama tertentu boleh memimpin. Pada saat bersamaan hal itu melupakan apakah program calon itu cukup memadai untuk perkembangan daerah," ujar Ray Rangkuti, dalam acara diskusi bertajuk 'Tolak SARA dalam Pilkada' di Kedai Deli, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).
Munculnya isu SARA, Ray melanjutkan, karena tidak adanya kepentingan politik yang mengkritisi kinerja kepala daerah. Salah satunya di Jakarta, disebutkan Ray, soal Reklamasi yang tidak menjadi pembahasan partai-partai di DKI Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di tempat yang sama, Sebastian Salang, Kordinator Forum Masyarkaat Peduli Parlemen Indonesia, (Formappi) berpendapat, isu SARA laris manis karena adanya pergeseran sistem politik. Namun begitu, hal itu tidak akan menggeser elektabilitas seorang calon.
"Kenapa isu SARA menjadi laris, karena ada pergesaran sistem politik dimana ada pemilihan langsung," ucap Sebastian Salang.
Sementara menurut Rumadi, Ketua Lakpesdam PBNU, saat ini masyarakat sudah lebih bisa memisahkan anatar agama dan non-agama. Sehingga isu SARA tidak begitu mempengaruhi masyarakat, khususnya DKI Jakarta.
"Saat ini masyarakat Jakarta sudah tersekulerisasi membedakan antara agama dan non agama. Semakin lama saya yakin masyarakat Jakarta dan Indoensia menjadi dewasa," ujar Rumadi, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM) PBNU.
Meski begitu, Rumadi menambahkan, soal isu SARA ini harus menjadi warning bagi siapapun. "Tapi kita harus tetap mewaspadai," imbuh Rumadi.
(van/van)
