Ketua KPK: Kami Bisa Sita Uang Direksi BUMN yang Diterima di Singapura

Jakarta - Ketua KPK Agus Raharjo memastikan tengah menyelidiki kasus dugaan adanya seorang direksi BUMN yang menerima gratifikasi di Singapura. Agus pun tidak mempermasalahkan soal direksi yang juga menyimpan uang gratifikasi di Singapura itu.

Agus menegaskan, KPK tetap bisa menyita uang yang berada di Singapura.

"Ya bisa lah (menyita uang di Singapura), masak tidak bisa. Sebenarnya pemberian di Singapura bukan barang baru, KPK pernah menangani Atut sama Akil, Petral juga, walaupun sekarang Petral belum selesai," kata Agus di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).

Agus menegaskan, saat ini kasus sudah dalam tahap penyelidikan. Beberapa saksi juga sudah diperiksa. Karena locus delicti (tempat kejadian) berada di Singapura, maka KPK akan meminta bantuan Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB).

"Menangkapnya selalu dengan bantuan mereka (CPIB), jadi kita belakangan punya kerjasama yang lumayan baik," jelasnya.

Senada dengan Agus, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut lembaga bisa menindak kejahatan yang dilakukan di Singapura. Alex menjelaskan, KPK memiliki hubungan yang baik dengan Singapura.

"Pemerintah Singapura kan kooperatif. Ketika memang di pembuktian uang itu terbukti hasil gratifikasi atau suap terkait jabatan, bisa kok. Kan kita punya kerjasama baik dengan CPIB, KPK-nya Singapura," tutur Alex di tempat berbeda.

Kasus ini saat ini tengah berada di tahap penyidikan. Agus menjamin kasus ini akan segera naik ke penyidikan, namun masih menutup rapat nama direksi BUMN yang tengah dibidik.

"Sedang kita matangkan, indikasi awalnya sangat kuat. Itu akan kita matangkan," tegas Agus. (Hbb/dra)