Seskab: Penyelesaian Soal Reklamasi Harus Penuhi Dulu Semua Perundangan yang Ada

Ray Jordan - detikNews
Kamis, 15 Sep 2016 11:45 WIB
Foto: Muhammad Iqbal/detikcom
Jakarta - Pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang memutuskan untuk melanjutkan reklamasi pantai utara Jakarta, menjadi polemik. Pernyataan ini dinilai tidak sesuai dengan sikap menteri lain di Kabinet Kerja.

Apa kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung?

Pramono Anung mengatakan, sejauh ini tidak ada perbedaan sikap soal reklamasi teluk Jakarta di tubuh Kabinet Kerja.

"Tidak ada perbedaan. Memang kemarin kita tidak Ratas berkaitan tentang reklamasi," kata Pramono Anung di Gedung Sekretariat Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).

Pramono menjelaskan, pada rapat terbatas terkahir, yakni Selasa (12/9) tidak membahas soal reklamasi. Yang dibahas adalah berkenaan dengan industri perikanan dan illegal fishing.

"Saya luruskan karena banyak yang nanya soal reklamasi apa sudah diputuskan di Ratas. Kemarin kita enggak bahas Ratas soal reklamasi. Yang kita bahas adalah bagaimana industri perikanan dengan illegal fishing, yang sudah digalakkan. Ikan banyak di laut bisa ditingkatkan. Maka, Presiden ngasih arahan untuk nantinya di beberapa sentra industri seperti Ambon, Bitung, Merauke ini ikan-ikan yang banyak bisa dimanfaatkan oleh industri," jelas Pramono.

Lalu, bagaimana soal reklamasi?

Pramono menjelaskan, untuk melanjutkan program itu, maka semua peraturan perundang-undangan harus terpenuhi.

"Ini kan pertanyaan. Tentunya semua peraturan perundangan dan tahapannya prosesnya itu akan terpenuhi. Harus dipenuhi dan Presiden sudah beri arahan dalam dua kali ratas reklamasi intinya program desain besar nya itu harus ada. Dan desain besar itu yang disebut Garuda. Dan itu tetap akan dilakukan. Desain besar itulah kemudian yang akan ditarik mundur bagaimana dengan penyelesaian Pulau G. Ini kan yang jadi pertanyaan kan. Tentunya akan diselesaikan dengan perundangan yang ada," jelas Pramono.

"Ya, pokoknya penyelesainya dengan peraturan perundangan yang ada," tambahnya. (jor/dra)