"Bagaimana bisa perusahaan fiktif jadi tersangka?" ujar Wakil Ketua Komisi III DPR itu di Gedung DPR, Senayan, Rabu (14/9).
Pemberian SP3 bagi 15 perusahaan itu juga yang kemudian berujung pada pembentukan panja pengawasan kebakaran hutan. Panja ini akan memanggil dan mendengarkan keterangan dari kepolisian serta perusahaan-perusahaan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BNPB yang memantau kasus kebakaran lahan dan hutan berkali-kali memberikan pernyataan banyakanya kebakaran lahan dan hutan ini karena disengaja. Dan masyarakat membutuhkan bukti ketegasan pemerintah, keseriusan DPR dalam pengungkapan ada apa di balik penghentian kasus 15 perusahaan ini, yang walau disebutkan pihak kepolisian dilakukan secara bertahap.
"Ini masalah yang sangat serius. Kepolisian menetapkan sejumlah perusahaan jadi tersangka, tapi seperti halilintar, Polda di sejumlah daerah menerbitkan SP3 terhadap sejumlah perusahaan yang sudah jadi tersangka," kata Benny di Gedung DPR. (dra/dra)