Utak-atik KPK Menyita Rumah Sakit Milik PNS Tajir Pemilik 17 Mobil

Jabbar Ramdhani - detikNews
Kamis, 15 Sep 2016 09:47 WIB
Rohadi diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta (agung/detikcom)
Jakarta - KPK harus memutar otak mengelola barang sitaan hasil berbagai modus pencucian uang. Bila tahun-tahun lalu KPK biasanya menyita kendaraan, kali ini KPK mendapati modus baru: sapi dan rumah sakit.

Berdasarkan catatan detikcom, Kamis (15/9/2016), sitaan 30 ekor sapi didapati dari tangan Bupati Subang, Ojang Sohandi. KPK menyiasatinya dengan menjual sapi lalu menyita hasil penjualannya.

Sebab hingga hari ini KPK maupun Rumah Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kemenkum HAM, belum memiliki tempat penampungan sapi. Apabila terbukti nantinya, maka uang itu dirampas negara dan apabila tidak maka uang itu dikembalikan ke pemiliknya.

Nah, di kasus Rohadi, KPK mendapati kasus lebih unik. PNS Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) itu diduga kuat mencuci uang hasil kejahatan dengan membangun rumah sakit di kampung halamannya, Indramayu yang ia namani RS Reysa.

"Jadi dalam pengelolaan barang bukti, yang efisien bagaimana. Karena seperti barang bukti yang lalu-lalu, kalau kita pelihara terlalu lama, itu juga bebannya ke KPK lho," kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada wartawan, Rabu (14/9) kemarin.
RS Reysa di Indramayu (detikX)

"Makanya kemarin kan kita ambil langkah-langkah, misalnya sapi. Sapi itu makanannya saja udah mahal. Terus kita tanya kepada pemiliknya kan, bagaimana kalau kita jual? Kemudian itu nanti disimpan oleh alat bukti. Kemudian kita menerapkan ini nanti kemana ya sesuai keputusan pengadilan. Apakah ini memang hak anda? Atau misalkan masuk ke bagian yang dirampas negara karena kita juga akan men-TPPU-kan," sambung Agus.

Kasus pencucian uang memang memiliki banyak modus. M Nazaruddin mencuci uangnya salah satunya dengan membeli saham dan tanah. Demikian juga dengan Fuad Amin yang mencuci uangnya dengan membeli belasan petak tanah. Adapun Udar Pristono banyak mencuci uangnya ke properti dengan membelikan uang hasil kejahatannya berupa apartemen.

Untuk sitaan Rumah Sakit, mungkin baru ini KPK menemui kasus tersebut.

"Makanya kita sedang kaji. Di banyak tempat, yang sudah dirampas KPK malah dikembalikan ke Pemda kok. Ada. Apalagi kalau RS yang kita jaga, kemudian layanannya tidak terhenti. Apalagi kalau RS-nya dibutuhkan di sana. Ya kita, teman-teman menyelesaikan hal itu dengan cara yang efisien ya," ujar Agus.

Di kasus Djoko Susilo, rumah yang dirampas KPK dihibahkan ke Pemkot Solo dan diubah menjadi Museum Batik. Bagaimana dengan RS Reysa?

"Nanti langkah-langkah yang diambil, apakah kita limpahkan ke Kementerian Kesehatan, itu juga jadi satu alternatif. Jadi kita sedang kaji itu," tutur Agus.

Langkah bijak KPK ini bukannya tanpa alasan. Sebab warga Indramayu memang membutuhkan rumah sakit. KPK baru menyita secara penuh ambulans RS itu.

"Di Indramayu kan masih kekurangan untuk RS, tempat tidur orang sakit untuk 1.700 orang. Untuk RS dan puskesmas sekitar 700-an. Masih kurang 1.000. Dan bupati juga mendorong untuk berdirinya RS. Tentunya izinnya yang benar dan itu yang perlu. Kalau ada upaya untuk itu saya pikir bagus juga. Tapi nanti yang memiliki siapa, pemerintah atau siapa gitu kan," kata Kadis Kesehatan Indramayu Dedi Rohendi.
Rumah petak yang ditempati Rohadi 25 tahun lalu, kini telah diperbaiki (chico/detikcom)

25 Tahun lalu, Rohadi merupakan pegawai pengadilan yang tinggal di rumah petak. Tapi seiring waktu, kehidupannya membaik bahkan menjadi konglomerat. Ia memiliki 17 mobil, rumah sakit, proyek real estate, water park hingga kapal penangkap ikan. Padahal, ia hanyalah panitera pengganti (PP) dengan gaji Rp 8 jutaan per bulan.

KPK telah menjerat Rohadi dengan pasal pencucian uang di kasus itu. (asp/fdn)