Hanura: Presiden Jokowi Bukan Cuma Punya Golkar

Jakarta - PDIP protes atas instruksi Partai Golkar terkait pemasangan gambar Presiden Joko Widodo di spanduk kepala daerah mereka. Setuju dengan PDIP, Hanura mengingatkan bahwa presiden adalah milik rakyat.

"Kalau pasang foto presiden dengan partai sebaiknya kita melihat hal-hal yang lebih kondusif," ungkap Waketum Partai Hanura Nurdin Tampubolon saat dihubungi, Selasa (13/9/2016).

Pemasangan gambar presiden di spanduk-spanduk menurut Nurdin sebenarnya sah-sah saja. Namun itu harus disesuaikan pada event atau kegiatannya. Setiap warga negara disebut Nurdin boleh-boleh saja memasang gambar presiden, hanya saja harus ada batasan-batasannya.

"Tetap ada aturan dari segi-segi norma negara, etika partai. Katakan Pak Jokowi dulu awalnya didukung oleh 3 partai, lalu ada partai koalisi masuk, mungkin saja ada pemikiran kami yang lebih berhak," tuturnya.

Golkar pun diminta untuk mempertimbangkan etika politik semacam itu. Terutama saat ini sebagai presiden, Jokowi bukanlah milik satu partai atau golongan tertentu.

"Sekali lagi presiden dipilih rakyat, siapapun pendukungnya tidak jadi masalah. Dia harus memimpin rakyat Indonesia, bukan pengusung. Jangan terlalu ada sampai misalnya kurang pas," beber Nurdin.

Bahwa benar Jokowi juga merupakan presiden bagi Partai Golkar, kata Ketua Fraksi Hanura DPR ini, hal tersebut tidak berlaku mutlak seperti itu. Jokowi dikatakan Nurdin adalah milik semua rakyat Indonesia.

"Beliau sebagai presiden, presiden seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya presiden Golkar. Bukan juga presiden PDIP, atau pun presiden Hanura," ujar dia.

Sebelumnya Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menyebut instruksi Golkar untuk memasang foto Jokowi di spanduk kepala daerah dan Ketua DPD mereka bertentangan dengan UU No.1 Tahun 2016 tentang Pilkada. Instruksi tersebut dianggap dapat menimbulkan masalah.

"Dia sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap kepentingan nasional termasuk pilkada. Presiden harus berada di seluruh calon kepala daerah," ucap Basarah, Selasa (13/9). (elz/erd)