"Kami berharap Golkar lebih menahan diri dan mengambil posisi politik yang proporsional," ungkap Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate saat dihubungi, Selasa (13/9/2016).
Sebagai salah satu pengusung awal Jokowi-JK, NasDem menghargai langkah Golkar yang kini memutuskan mendukung pemerintah. Hanya saja menurut Jhonny, partai beringin itu lebih baik membuktikan komitmennya dan bukan malah mengeksploitasi nama Jokowi untuk kepentingan sendiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebaiknya Golkar membuktikan dulu bahwa dukungannya kepada presiden semata-mata demi pembangunan negara dan tidak terjebak dalam pragmatisme politik yang berlebihan khususnya dalam kontestasi politik Pilkada Serentak," imbuh Johnny.
Bersama partai pendukung awal Jokowi-JK, NasDem ingin memastikan agar pemerintah dapat memenuhi janji-janjinya saat Pilpres lalu. Untuk itu Johnny meminta agar Golkar melakukan hal yang sama dengan menjunjung norma-norma politik.
"Kami menyambut baik partisipasi Golkar yang setelah pilpres berusaha ikut mendukung presiden namun tentu ada demarkasi etika politik yang juga harus dijaga bersama-sama," kata Johnny.
"Perlu diingat bahwa pada saat Pilpres yang lalu Golkar adalah pengusung lawan politik Jokowi-JK dan itu tercatat dalam sejarah politik Indonesia. Tentu tidak mudah dilupakan baik oleh koalisi presiden maupun konstituen pendukung Jokowi-JK," sambung Johnny.
Dalam kontes pilkada serentak, NasDem meminta agar Golkar bisa bermain dengan fair. Yakni dengan tidak mendompleng nama besar Presiden Joko Widodo seperti sebuah 'kepemilikan'.
"NasDem mengundang Golkar untuk bersama-sama membangun demokrasi politik yang lebih baik dalam kontestasi pilkada yang mampu menghasilkan pemimpin lokal yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat di daerah," ujar Johnny.
Seperti diketahui, elektabilitas Golkar naik setelah secara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi untuk Pilpres 2019. Pengurus pusat Golkar menginstuksikan jajaran di daerah untuk memasang gambar atau foto Jokowi di spanduk-spanduk atau poster calon kepala daerah maupun pimpinan daerah Golkar.
"Presiden harus berada di seluruh calon kepala daerah. Kalau foto Jokowi dipasang nanti presiden tidak berdiri dari seluruh parpol. Di samping bertentangan dengan UU Pilkada, presiden tidak boleh terlibat politik praktis," protes Wasekjen PDIP Ahmad Basarah, Selasa (13/9). (elz/erd)











































