PDIP 'Serang' Golkar yang Instruksikan Pasang Foto Jokowi Saat Pilkada

Jakarta - Keputusan Golkar yang telah mendeklarasikan dukungannya terhadap Joko Widodo untuk maju di Pilpres 2019 dikritisi oleh partai asal Jokowi yakni PDIP. Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menilai keputusan tersebut bertentangan dengan UU No. 1 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Mengenai instruksi Golkar untuk memasang foto Pak Jokowi di seluruh wilayah dan dipasangkan dengan calon kepala daerah dan ketua DPD Golkar bisa menimbulkan problem. Ini menimbulkan problem ketatanegaraan dan psikologis," ujar Basarah di Auditorium CSIS, Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2016).

Basarah mengatakan, dengan dipasangkannya foto Jokowi dengan kader Golkar bisa menimbulkan preseden buruk di mata masyarakat. Fokus Jokowi, khususnya untuk penyelenggaraan Pilkada adalah menjaga kondusifitas situasi nasional.

"Dia sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap kepentingan nasional termasuk untuk Pilkada. Presiden harus berada itu seluruh calon kepala daerah. Kalau foto Jokowi dipasang nanti presiden tidak berdiri dari seluruh parpol. Di samping bertentangan dengan UU Pilkada, presiden tidak boleh terlibat politik praktis," jelasnya.

PDIP, kata Basarah, ingin menempatkan Jokowi menjadi kepala negara dan pemerintahan berada di semua partai dan golongan. Jokowi juga harus didorong untuk menyelesaikan janji-janji kampanyenya.

"Mengenai dukungan terhadap calon presiden 2019 ini terlalu prematur. Sekarang ini saatnya kita membuktikan bahwa Jokowi bisa menunaikan janjinya dan Pak Jokowi ini sudah bilang kerja kerja. Ini membuat Pak Jokowi tidak fokus kerja dan terlibat dalam politik praktis tidak memikirkan kesejahteraan rakyat," tegasnya.

Sementara itu kader partai Golkar Nurul Arifin menyebut apa yang dilakukan partainya tidak bertentangan dengan UU. Menurutnya, segera mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi adalah pilihan realistis bagi Golkar.

"Ini awalnya saya juga tidak setuju dan mempertanyakan terhadap ketua umum. Tapi setelah berkonsultasi termasuk dengan pakar hukum ini tidak melanggar Undang-undang. Dipasangkannya foto Jokowi juga tidak dengan lambang negara, kemudian tidak dengan mencantumkan nama. Ini hanya kita proses politik. Partai Golkar menilai ini perlu dilakukan, " papar Nurul.

(wsn/van)