Usut Aliran Dana Teroris, PPATK Diminta Koordinasi dengan Otoritas Australia

Jakarta - PPATK mengungkap domisili oknum-oknum yang mengalirkan dana untuk kegiatan terorisme di Indonesia, salah satunya adalah Australia. Fakta ini diminta ditindaklanjuti dengan penegakan hukum

"Menurut saya ini harus ada penegakan hukum di Indonesia. PPATK harus sampaikan ke kepolisian sesuai UU Pencegahan Dana Terorisme," kata Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana kepada wartawan, Minggu (11/9/2016).

Baca Juga: Polri Tengah Selidiki Laporan PPATK yang Ungkap Aliran Dana Teroris

Kerjasama dengan negara terkait juga perlu dilakukan. Dengan demikian, ada juga penindakan kepada yayasan-yayasan di negara terkait.

"Selanjutnya PPATK lakukan koordinasi dengan PPATK di Australia agar diteruskan ke otoritas penegak hukum di Australia. Tujuannya agar oknum yayasan dari Australia ditindak," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf membeberkan oknum dari negara-negara yang mengalirkan dana ke jaringan teroris di Indonesia. Data tersebut diakumulasikan sejak tahun 2012.

"Ada sumber pendanaan ke Indonesia. Paling banyak dari Australia, Timur Tengah. Itu oknum yang berdomisili di sana ya. Dan ada yayasan, termasuk juga Indonesia. Saya enggak sebut nama yayasan. Yayasan biayakan mereka yang berangkat ke daerah teroris di luar," ujar Yusuf di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2016). (imk/imk)