Bahkan ada salah satu agen travel yang dimiliki kerabat pejabat Kementerian Agama (Kemenag). Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun menegaskan bahwa pengusutan hal itu akan dituntaskan tanpa pandang bulu.
"Kita lebih banyak (mengusut) ke travel. Belum sampai ke sana (agen travel yang dimiliki kerabat pejabat Kemenag). Tapi kita akan kembangkan dan siapa pun yang terlibat kasus ini tentu akan kita proses," ucap Tito di Gerbang Tol Brebes Timur, Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (10/9/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena mereka tidak tahu kalau menggunakan paspor negara lain-lain. Kita juga tentu berterima kasih dengan Pemerintah Filipina Presiden Duterte yang juga memberikan kemudahan, sehingga hampir sebagian besar jemaah kita di sana, sudah pulang. Kecuali sembilan orang yang masih di sana untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Tetapi itu juga sedang diupayakan pulang," kata Tito.
Tito mengatakan Duterte saat berkunjung ke Indonesia kemarin sempat pula membicarakan soal 500-700 jemaah haji Indonesia yang telah berada di Arab Saudi dengan menggunakan paspor Filipina. Jalan keluar atas masalah itu pun tengah diupayakan oleh kedua negara.
"Itu sedang diupayakan jalan keluarnya antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Filipina dan kami dari kepolisian menangani kasus pidananya saja. Pengembalian itu lebih pada domainnya Kementerian Luar Negeri," ucapnya.
Terkait dengan adanya salah satu agen travel milik kerabat pejabat Kemenag tersebut, Irjen Kemenag M Jasin telah turun tangan dan melakukan pemeriksaan. M Jasin menyampaikan agen travel itu bernama Aulad Amin yang dimiliki Nasir Amin, adik Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin.
Namun M Jasin menegaskan sejauh ini tak ada kaitan soal kongkalikong. Proses relasi yang terjadi ditegaskan M Jasin adalah hal yang wajar.
"Itu travel liar yang tak ada. Ternyata Aulad Amin itu travel yang tidak terdaftar resmi di Kemenag. Kalau ada hubungan saudara itu wajar. Namun untuk sementara ini tak ada kongkalikong antara Dirjennya (Kamaruddin Amin). Kalau ke depannya ada itu pasti akan kita proses," jelas Jasin saat dihubungi detikcom, Jumat (26/8/2016).
"Kalau dia terdaftar kan, wah pasti ada dari Dirjennya yang memfasilitasi. Namun itu tidak," ucap Jasin menegaskan. (dhn/dhn)










































