JK: Presiden Minta Teknis Kelanjutan Proyek Hambalang Dibahas

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku sudah melaporkan hasil peninjauannya ke proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang ke Presiden Joko Widodo. Menurut JK, presiden menginginkan dilakukannya pembahasan detil mengenai kajian dan penyiapan kelanjutan proyek yang terbengkalai karena kasus korupsi tersebut.

"Presiden sudah saya laporkan, Beliau minta akan dibicarakan lagi lebih teknis setelah laporan PU (Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat), resmi masuk," kata JK di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (9/9/2016).

JK menegaskan, keputusan untuk melanjutkan proyek di Hambalang sebagai pilihan realistis untuk menghindari kerugian besar bila proyek tersebut dibiarkan mangkrak. Namun, proyek tersebut nantinya diperuntukkan menjadi pusat pelatihan guru olahraga.

"Kita berpikir begini, untuk peningkatan olahraga dalam negeri harus guru olahraga yang mengerti ke-olahragaan dan juga praktek olahraga, jadi harus mempunyai (sarana dan prasarana) lengkap juga. Berbeda kalau matematika ilmunya saja, di papan bisa. Oleh karena itu maka harus punya kampus yang lebih baik, itu salah satu pilihannya itu.
ini lagi rencana, kita akan bicarakan selanjutnya," terang JK.

Kelanjutan pembangunan ditegaskan JK tetap dilakukan sesuai pengawasan oleh otoritas berwenang. "Pengawasannya tentu semua objek pembangunan diawasi oleh BPKP secara internal dan BPK juga secara UU berbunyi begitu. Tetap diawasi," sebutnya.

JK usai melakukan peninjauan di Hambalang pada Minggu (4/9) memastikan kelanjutan pembangunan. Hal ini didasari dari audit Kementerian PUPR yang menyatakan pembangunan lanjutan dapat dilakukan.

Tim Teknis Kementerian PUPR sebelumnya menyatakan dari total 22 bangunan yang ada di proyek Hambalang, sebanyak 14 di antaranya diusulkan untuk dilanjutkan pengerjaannya. Secara rinci Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mengatakan dari hasil penelitian awal, untuk memperbaiki sistem drainase dan perkuatan struktur bangunan diperlukan anggaran sebesar Rp 240 miliar.

Apabila seluruh bangunan akan dilanjutkan, maka biaya yang diperlukan sekitar Rp 800 miliar. Sementara jika hanya 8 bangunan, biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 550 miliar.


(fdn/dra)