Memperbaiki Layanan Haji Plus Agar Tak Menjadi Minus

Jakarta - Kasus jemaah haji khusus yang sempat telantar di Arab Saudi harus jadi pelajaran. Para jemaah sebaiknya berhati-hati sebelum mendaftar dan memeriksa catatan travel yang ada.

Irjen Kementerian Agama M Jasin menerangkan, para jemaah haji khusus harus mendapat pelayanan minimal sesuai dengan yang digariskan pemerintah dalam Peraturan Menteri Agama nomor 22 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK). Mulai dari standar hotel transit, jarak ke Masjidil Haram, sampai jumlah orang per kamar sudah diatur.

Bila ada travel yang tak sesuai janji, Jasin mengimbau agar para jemaah melapor ke Kementerian Agama. Para travel diminta tak mengeruk keuntungan banyak, tapi mengesampingkan aspek pelayanan terhadap jemaah.

"Ini kan menonjol sekali orientasi keuntungannya. Kita tidak melarang untuk untung, tapi jangan begitu, dikuti dengan mentelantarkan yang intinya tidak taat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya saat diwawancarai di Daker Makkah, Rabu (7/9/2016).

Ke depan, kinerja para travel haji khusus perlu dievaluasi secara berkala. Setiap keluhan jemaah wajib didengar dan jadi catatan penting bagi Kementerian Agama dalam memberi penilaian.

"Apabila pelanggaraan pertama dilakukan pada saat sekarang ini misalnya, dengan pelanggaraan tingkat berat, maka dicabut saja izinnya. PIHK kan banyak, ada lebih dari 260. Agar mereka ada efek jera da nada usaha memperbaiki diri dalam layanannya," tegasnya lagi.

Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 22 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Haji Khusus sudah diatur hak-hak apa saja yang didapat jemaah haji khusus. Salah satunya adalah tak terlalu lama di hotel transit dan memiliki akses yang memadai ke Masjidil Haram.

Berikut petikan aturannya di pasal 14:

1. Menjelang dan setelah wukuf, PIHK dapat memberikan akomodasi berupa apartemen transit di Makkah.
2. Akomodasi sebagaimana disebut pada ayat 1 digunakan paling lama 5 hari antara tanggal 3 sampai 15 Dzulhijjah.
3. Akomodasi yang dimaksud dalam ayat 1 harus memiliki akses transportasi yang mudah ke Masjidil Haram.
4. Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam setiap kamar diisi paling banyak empat orang.
5. Kualitas akomodasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling rendah setara dengan hotel berbintang empat.

Mantan pimpinan KPK ini berharap jemaah semakin kritis terhadap travel yang memberangkatkan haji. Mintalah rekomendasi ke Kemenag atau lewat media lain, terkait travel yang punya track record baik.

"Nanti kita upayakan merilis siapa yang berkinerja baik nilainya A. Insya Allah masyarakat tidak tertipu. Ini segera kita lakukan dan kita tidak segan menindak," ucapnya.

Terkait travel yang sempat menelantarkan jemaah di Makkah dua hari lalu, Jasin merekomendasikan agar dilakukan tindakan tegas. Itjen akan mengirim surat ke Ditjen PHU dan memanggil pihak travel untuk dimintai keterangan.

"Kalau empat unsur ini tidak memenuhi kan berat itu. Dia memenuhi setelah kita tegur. Tapi itu baru memindahkan. Hotel transit yang sudah dihuni beberapa hari itu kan tidak memenuhi syarat. Saya kira berat itu. Jadi kalau mengulang tahun depan bisa juga dicabut," janjinya.

Peran Asosiasi Travel Haji Khusus

Pemilik travel haji khusus Maktour sekaligus dewan pembina asosiasi, Fuad Hasan Masyhur, berharap peran pemerintah dalam menertibkan travel-travel haji khusus. Dia mengakui, kerap terjadi permasalahan di lapangan. Evaluasi perlu dilakukan secara berkala terkait haji khusus.

"Karena tujuan utama lahirnya penyelenggaran haji khusus untuk memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat, baik dari segi waktu maupun layanan fasilitas. Kalau hari ini begitu banyak, dan saya juga sedih mendapatkan penyelenggara yang dinyatakan plus tapi pelayanannya lebih di bawah reguler sedang kita tahu mereka sudah menarik biaya lebih besar 12ribu -15 ribu sehingga kasihan masyarkat tidak mendapatkan fasilitas sesuai yang mereka harapkan," kata Fuad saat berkunjung ke kantor Daker Makkah.

Jemaah haji khusus/ Madin detikcom

Fuad berharap, pemerintah membuat pengawasan yang lebih ketat terhadap penyelenggara haji khusus. Bila ada penyelenggara yang tidak bertanggung jawab, silakan ditindak.

"Saya minta kepada pemerintah untuk mengembalikan fungsi dari tujuan semula keberadaan penyelenggara haji khsuus. Tahun depan kita mendapat kuota lebih besar. Jangan sampai dengan begitu banyak kuota merusak system yang sudah dibangun oleh pemerintah dengan pelayanan yang cukup bagus tahun ini," tegasnya.

Rencananya, Fuad dan sejumlah rekan di asosiasi akan berkumpul untuk membahas layanan pada jemaah. Dia berjanji akan melakukan perbaikan agar para jemaah tak ada lagi yang menjadi korban. (mad/rvk)