Kabareskrim Temui Menteri Keamanan Publik Vietnam Bahas Kejahatan Perairan

Jakarta - Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto terjadi peningkatan yang signifikan atas isu kejahatan di laut kawasan ASEAN dalam beberapa tahun terakhir, khususnya yang melibatkan Indonesia dan Vietnam.

"Memang ada peningkatan signifikan jumlah serangan terhadap kapal oleh perompak di kawasan perairan ASEAN, khususnya Indonesia dan Vietnam," kata Ari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/9/2016).

Ari Dono menyampaikan hal itu dalam dialog keamanan antara aparat Indonesia dengan Vietnam, di kantor Kementerian Keamanan Publik (The Ministry of Public Security) Hanoi, Vietnam. Turut hadir Menteri Keamanan Publik Vietnam H.E SNR. Lieut. General Le Quy Fuong dalam pertemuan tersebut.

Luasnya wilayah perairan kawasan ASEAN, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kejahatan ini. Untuk itu, Polri menilai peran penting Pemerintah Vietnam dalam menanggulangi persoalan ini secara bersama persoalan ini.

Menurut Ari, angka serangan yang dilakukan oleh perompak di lautan semakin hari bertambah mengkhawatirkan. Berdasarkan data, kerap kali lokasi perompakan terjadi di Laut Cina Selatan yaitu di kawasan Selatan Vietnam, khususnya di kawasan konflik antara Vietnam dengan Kamboja.

Ditambahkannya, pembajakan juga melibatkan senjata api dengan korban beberapa kapal komersial, baik yang hendak bersandar atau yang tengah berada dalam rute perjalanan. Selain itu, kapal kargo hingga penangkap ikan juga menjadi target dari para pembajak.

Kapal kargo dan penangkap ikan itu kemudian dialihkan perjalanannya menuju pelabuhan yang telah ditentukan oleh para perompak. Setelah kargo dan peralatan lainnya diturunkan serta dipreteli untuk dijual, kerap kali para awak kapal dibunuh atau dijadikan sandera untuk dimintai tebusan.

"Selain itu, para pembajak biasanya beroperasi pada malam dengan kecepatan dan ketepatan sehingga tidak mudah terdeteksi," ujarnya.

Ilegal Fishing

Selain perompakan di laut, permasalahan ilegal fishing juga menjadi salah satu persoalan yang tengah dicari solusinya oleh Otoritas Indonesia dengan Vietnam. Terlebih lagi, persinggungan sejenis ini juga terkait dengan batas wilayah perairan di kawasan ASEAN yang begitu sempit.

"Sempitnya batas wilayah perairan di kawasan ASEAN, menjadi salah satu poin untuk dicarikan solusinya. Terlebih lagi, jika itu berkaitan dengan penangkapan ikan, dimana masing-masing negara memiliki kebijakan terkait hal itu. Tidak terkecuali Indonesia," ungkap Ari.

Berdasarkan data, pada 28 Agustus 2016 lalu, Direktorat Kepolisian Air Baharkam Polri telah menangkap tiga kapal ikan asing di perairan Natuna, Kepulauan Riau. 29 WNA dari Thailand dan Vietnam diamankan dari tiga kapal itu.

Sementara pada 13 Agustus 2016, atas permintaan PPNS SDKP Kementerian Perikanan dan Kelautan Labuhan Lombok, Polres Jakarta Barat telah menangkap seorang WN Taiwan bersama istrinya karena menjual ribuan benih lobster yang didapat dari Indonesia ke Vietnam.

Bukan hanya itu, pada 23 Juni 2016, lebih dari dua puluh Warga Negara Asing (WNA) asal Vietnam telah dideportasi karena terbukti memiliki kaitan dengan kasus pencurian ikan di laut perairan Kalimantan Barat.

Ari menegaskan, Indonesia tidak mentolerir para pelaku kejahatan di laut. Setiap para pelanggar pastinya akan ditindak tegas. Hal itu sebagai wujud komitmen Indonesia dalam menjaga keberlangsungan sumber daya ikan nasional.

"Disamping itu, pemberantasan illegal fishing dan destructive fishing adalah salah satu program prioritas Kapolri. Karenanya, pertemuan ini menjadi krusial bukan hanya informasi yang saling dibagi saja tapi juga untuk memecahkan masalah dengan mencari akar masalah secara bersama antara penegak hukum agar hubungan antar negara di kawasan terus harmonis," tutupnya. (idh/rvk)