Hadiri Sekolah Partai PDIP, Menteri Susi: Kepala Daerah Harus Revolusioner!

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turut diundang oleh PDI Perjuangan untuk menjadi narasumber dalam Sekolah Partai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam tema Indonesia Poros Maritim Dunia, Susi mendorong kepala daerah harus revolusioner.

Paparan Susi itu diawali dengan pengalaman dan fakta-fakta kemajuan selama dua tahun dia menjabat sebagai menteri, terutama paling menonjol soal melawan illegal fishing.

"Yang paling nyata adalah saya menghentikan illegal fishing, sehingga Indonesia menjadi penghasil ikan nomor satu di Asean dan bisa menyetor pendapatan negara lebih banyak dari sebelumnya, sementara sektor-sektor lain justru menurun setorannya," kata Susi dalam keteran tertulis PDIP, Rabu (7/9/2016).

Panitia mengundang Menteri Susi karena memang sebagian peserta berasal dari daerah-daerah kepulauan atau daratan yang mempunyai wijayah pesisir. Susi juga menyampaikan bahwa sejak kapal-kapal asing tidak beroperasi, penghasilan dan kesejahteraan para nelayan meningkat.

Menurut Susi, tahapan mendobrak sudah dia laksanakan dalam dua tahun ini dengan membongkar sistem yang selama ini dikuasai oleh mafia. Maka kini saatnya membangun dan menata untuk memperkuat kedaulatan rakyat.

"Pemerintah mengeluarkan keppres dan perpres percepatan pembangunan industri perikanan yang akan dikendalikan rakyat, kekuatan nasional. Inilah yang kita sebut berdaulat dan berdikari di lautan. Kita tangani sendiri, tidak perlu investor asing," tegas dia disambut tepuk tangan peserta.

Sementara Sekretaris Sekolah Partai Eva Sundari menyatakan bahwa bahwa bahan ajar Metode Berpikir Bung Karno didiskripsikan dalam praktek di skala nasional oleh Menteri Susi.

"Peserta menjadi yakin bahwa ideologi Pancasila dan strategi Trisakti pun mampu untuk mensejahterakan rakyat daerah sekaligus untuk skala nasional," kata Eva Sundari.

Kepala Sekolah yang juga Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun, menambahkan bahwa untuk mewujudkan Trisakti dalam pengelolaan laut perlu perencanaan yang baik.

"Kita dukung pemerintah melakukan penyelarasan perencanaan pembangunan dibidang kelautan sampai tingkat Pemerintah Daerah agar kesejahteraan bisa terwujud secara adil dan merata. Kekayaan laut kita adalah modal besar untuk wujudkan kesejahteraan rakyat," ujar Komarudin. (miq/miq)