Gerakan Pembaruan akan Gelar Kongres PDIP Tandingan
Selasa, 29 Mar 2005 13:16 WIB
Sanur - Gerakan Pembaruan (GP) PDIP akan membuat kongres PDIP tandingan. GP juga tidak akan menyetujui hasil kongres II PDIP, karena menilai banyak terjadi pelanggaran AD/ART. Rencana pembuatan kongres PDIP tandingan ini dicetuskan dalam rapat koordinasi GP PDIP di Hotel Sanur Beach, Bali, Selasa (29/3/2005). Hotel ini sekitar 5 km ke arah selatan dari hotel Inna Grand Beach, tempat resmi kongres II PDIP. Hadir dalam rapat koordinasi GP, antara lain, Laksamana Sukardi, Sukowaluyo Mintohardjo, Imam Mundjiat, Didi Supriyanto, Posdam Hutasoit, Mohtar Bukhori, dan koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) RO Tambunan. Hadir juga, beberapa utusan dari Papua, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Makassar, Gowa, Pare Pare, dan sejumlah daerah lain. "Cari sebanyak-banyaknya utusan yang ikut kongres untuk membuat pernyataan menarik dukungan terhadap kongres, karena banyak terjadi pelanggaran," kata Laksamana kepada para utusan kongres yang mendukung GP. Laksamana juga menyatakan, pihaknya akan melakukan upaya hukum terkait kongres II PDIP ini. "Kita akan menempuh segala macam cara untuk menyelamatkan muka supaya tidak malu pulang dari kongres," jelasnya. Sementara Imam Mundjiat menyatakan, pihaknya akan melakukan juga inventarisasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kongres. "Kita akan bentuk tim untuk menginventarisasi pelanggaran-pelanggaran ini," kata Imam. Menurut dia, sejumlah kecurangan dan pelanggaran yang sudah ditemukan dalam kongres, antara lain ditetapkannya satu suara untuk satu cabang, pimpinan sidang selalu dilakukan oleh DPP, dan hak-hak utusan dikebiri. Selain melakukan inventarisasi dan upaya hukum, kata Imam, pihaknya juga akan melobi 67 pendiri PDIP untuk tidak mengakui hasil kongres II PDIP ini. Imam Mundjiat optimistis, GP akan mendapatkan 35-40 suara pendiri PDIP. Belum diketahui, kapan dan di mana tempat kongres PDIP tandingan akan digelar. Tapi, yang pasti, kongres akan digelar di Bali. Rencananya, kata Imam, kongres tandingan akan dipimpin oleh unsur DPP PDIP, yaitu Laksamana Sukardi dan Noviantika Nasution. Dalam kongres tandingan nanti, hasil inventarisasi pelanggaran kongres II PDIP akan ditandatangani dan diserahkan ke kepolisian dan kejaksaan. "Hal ini agar hasil kongres tidak akan diakui," kata Imam. Hal ini, kata Imam, juga untuk mencegah langkah DPP melakukan recall. Beberapa utusan kongres PDIP yang hadir dalam forum ini, bahkan menginginkan adanya pemilihan ketua umum PDIP versi kongres tandingan. "Kita menginginkan terpilihnya ketua umum PDIP melalui kongers tandigan tanpa formatur tunggal dan anti statusquo. Kita tidak akan meninggalkan Bali tanpa kongres tandingan," kata salah seorang utusan.
(asy/)