.webp)
Bamus Betawi. Menurut Ahok, Bamus Betawi menjalankan aktivitas politik memanfaatkan kebencian Suku Agama Ras dan
Antargolongan (SARA).
"Makanya saya bilang Bamus Betawi tidak boleh lagi ada hibah. Karena mereka cuma main politik. Bikin Lebaran Betawi-pun
menyebarkan pidato kebencian, unsur SARA. Ini sebetulnya sudah melanggar Undang-undang, sudah ditangkap," tutur Ahok di
Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (6/9/2016).
Ahok mengetahui, Bamus Betawi juga mendorong Saefullah dan Sylviana Murni untuk maju ke Pilgub DKI 2017. Keduanya adalah
PNS DKI bawahan Ahok, masing-masing menjabat Sekretaris Daerah DKI dan Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bamus Betawi menerima hibah dari Pemprov DKI. Namun Ahok mengaku tak khawatir dengan pergerakan Bamus Betawi.
"Yang masalah itu mereka menggunakan Bamus Betawi yang minta hibah dari kita untuk main politik. Itu sudah melanggar
Pancasila dan UUD 1945 di mana dia bilang Jakarta harus Betawi, yang jadi gubernur dia. Itu udah enggak betul. Kalau saya
sih enggak takut," tutur Ahok.
Ahok menyebut hibah Pemprov DKI ke Bamus Betawi sebesar Rp 4 hingga Rp 5 miliar setiap tahun. Ahok menyarankan agar mereka
lebih mengurusi kesejahteraan masyarakat Betawi.
"Ini (menggunakan kebencian SARA) sebetulnya sudah melanggar Undang-undang, sudah ditangkap. Bagaimana uang rakyat dipakai
untuk Bamus Betawi seperti itu? Kalau mau nolong Betawi ya fokus saja di Setu Babakan, tari-tarian, kalau itu maka kita
dukung," ujar Ahok.
Ahok menyebut Bamus Betawi mempersepsikan Jakarta sedang dikuasai pihak asing. Maka kekuasaan harus direbut kembali oleh
masyarakat Betawi.
"Dia sudah sebarkan, begitu Anda menyatakan putra Betawi harus jadi, harus rebut, jangan diinjak dari asing, macam-macam
disebarkan. Itu sudah enggak betul," ujar Ahok.
Ketua Umum bamus Betawi Zainudin, akrab disapa Oding, menyatakan pihaknya bukan bermaksud bermain politik. Melainkan,
Bamus Betawi hanya menawarkan tokoh-tokoh termasuk PNS bawahan Ahok, yakni Sekda DKI Saefullah dan Deputi Gubernur
Sylviana Murni, untuk menjadi cawagub dari cagub usungan partai-partai politik.
"Ada salah paham dari Gubernur. Saya kira kami bukan main politik, tapi kita tawarkan orang-orang Betawi, kita sudah
putuskan, ini silakan dipakai oleh partai-partai politik. Kalau enggak ya enggak papa," kata Oding saat berbincang, Selasa
(6/9/2016).
Oding menegaskan bahwa Bamus Betawi berada di garis netral, kecuali hanya menyampaikan amanat para sesepuh dan ulama. Soal
perkara bermain isu SARA, Oding juga mencoba meluruskan kesalahpahaman Ahok.
"Enggak ada. Kita enggak pernah gunakan isu SARA. Kalau ada pun maka itu individu saja, itu individu mereka. Tapi Bamus
Betawi tidak sampai di sana. Kita ini lembaga masyarakat adat yang menjaga betul kultur Betawi, dan ini harus dihargai,"
kata Oding. (erd/dra)
