Ketua MPR: Badan Khusus Bencana Mendesak Dibentuk

Ketua MPR: Badan Khusus Bencana Mendesak Dibentuk

- detikNews
Selasa, 29 Mar 2005 12:40 WIB
Jakarta - Ketua MPR Hidayat Nurwahid menyampaikan dukacita dan belasungkawa atas musibah di Nias dan sekitarnya. Bencana tersebut membuktikan bahwa Indonesia berada di kawasan rawan gempa dan pemerintah perlu membentuk badan khusus yang menangani masalah bencana alam."Ya jelas ini adalah bencana alam yang sangat dahsyat. Tentu harus menggugah nurani kita sebagai bangsa. Saya sebagai pribadi maupun pimpinan MPR menyampaikan duka dan belasungkawa dan keprihatinan dan sekaligus doa agar supaya saudara kami tetap tabah dan bersama saudara lain menghadirkan solusi untuk permasalahan mereka," kata Hidayat usai menghadiri pelantikan dua dubes di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/3/2005).Hidayat menilai, sejauh ini pemerintah sudah cukup tanggap untuk menanggulangi bencana tersebut. Contohnya dengan segera memberikan bantuan ke Nias dan kawasan lainnya yang terkena bencana. Bahkan Presiden sudah menunda jadwal keberangkatan ke Australia untuk mendahulukan kunjungan ke lokasi gempa."Jelas sekali ini mrupakan suatu bukti Indonesia di kawasan rawan empa. Karena itu menurut saya sangat penting bagi pemerinah memiliki badan khusus seperti KPK yang secara spesifik menangani masalah kegempaan atau bencana alam," kata Hidayat.Dijelaskan, hingga kini pemerintah belum memiliki lembaga khusus yang permanen menangani masalah bencana alam. Bahkan Bakornas yang terbentuk baru bersifat ad hoc.Untuk itu, tambah Hidayat, sangat penting bila Bakornas dipatenkan atau dikukuhkan menjadi lembaga yang khusus menangani bencana alam, sehingga nantinya Bakornas akan bekerja seperti TNI yang setiap harinya melakukan persiapan-persiapan penanganan gempa."Sehingga bila tejadi bencana alam, Bakornas bisa langsung menerjunkan bantuan termasuk relawan-relawannya dengan segala keperluan yang dibutuhkan oleh korban bencana alam shingga akan memperkecil jumlah korban dan akan memperbesar harapan hidup dan kepercayaan publik terhadap negara di mana mereka berada," demikian Hidayat. (nrl/)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads