.webp)
"Harus ada yang dibenahi termasuk koordinasi. Misalnya BAIS, intelijen Polri, intelijen Kejaksaan. Kalau KaBIN mampu seperti itu, intelijen negara akan lebih kuat. Kalau bisa disatukan," ungkap Meutya di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2016).
Menurut Meutya, dalam UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen diatur bahwa BIN mengkoordinir seluruh intelijen yang ada di Indonesia. Namun penyatuan yang dimaksud bukan berarti melebur menjadi satu dalam payung lebih besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apakah ini berarti BAIS, intelijen Polri dan Kejaksaan harus melapor kepada Komjen BG?
"Format tidak diatur di dalam UU, kalau nanti jadi dilantik, Pak BG kita sarankan bisa buat format agar ini terjadi. Seperti apa, itu terserah Pak BG," jawab Meutya.
Politisi Golkar ini memastikan bahwa koordinasi yang dimaksud berarti badan intelijen lain bekerja untuk BIN. Meutya meminta agar ego sektoral tidak lagi dijadikan prinsip masing-masing institusi.
"Tidak perlu merasa kami dikecilkan. sifatnya koordinasi. Termasuk berbagi data intelijen, harus. Untuk apa kalau data beda-beda dalam satu kasus, tidak efektif juga. Harus sharing data," ujarnya.
Partai Golkar pun mendukung keputusan penunjukkan Komjen BG sebagai pengganti Sutiyoso. Mengenai track record pria yang masih menjabat sebagai Wakapolri tersebut, Golkar meyakini bahwa Presiden Jokowi sudah mempertimbangkannya dengan matang-matang.
"Kami dari PG menghargai dan meyakini presiden telah dengan hati-hati meneliti, mendengar masukan terkait sosok KaBIN. Karena presiden akan menjadi single user dari KaBIN. Waktunya juga lama, karena isu pergantian sudah agak lama," papar Meutya.
"Dari internal Golkar, kami menghargai presiden sudah memilih dengan hati-hati. Ketulusan pemerintah ini kan kita kawal," imbuhnya.
Komisi I akan menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen BG esok hari, Rabu (7/9). Hasil fit and proper akan langsung diparipurnakan pada Kamis (8/9).
(ear/tor)
