ADVERTISEMENT

KPK Apresiasi Surat 5 Guru Besar ke Presiden Tolak Remisi Koruptor

Dhani Irawan - detikNews
Selasa, 06 Sep 2016 09:25 WIB
Foto: Ikhwanul Habibi/detikcom
Jakarta - Sejak awal munculnya wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, KPK memprotes keras adanya kemudahan mendapatkan remisi bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi.

Dukungan pun terus bergulir dari berbagai kalangan. Terakhir, lima guru besar dari sejumlah universitas di Indonesia berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam suratnya, mereka menyampaikan penolakan pemberian remisi untuk koruptor serta mempertanyakan komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi.

KPK pun mendukung penuh langkah 5 guru besar itu. Sedari awal memang KPK telah mengambil sikap dengan tegas menolak revisi PP itu yang memudahkan remisi untuk koruptor. Bahkan, Ketua KPK Agus Rahardjo sempat menegaskan bahwa apabila dalam rapat pembahasan revisi PP itu melemahkan pemberantasan korupsi, maka perwakilan KPK diperintahkan untuk walk-out.

"KPK sangat menghargai isi surat dari para guru besar tersebut karena sesuai dengan sikap KPK selama ini," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Selasa (6/9/2016).

Aktivis antikorupsi seperti Emerson Yuntho dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menuturkan hal senada. Menurut Emerson, apabila revisi PP itu disahkan maka komitmen pemberantasan korupsi Jokowi perlu dipertanyakan.

"Sebaiknya Jokowi perhatikan keberatan dari banyak pihak soal rencana meringankan pemberian remisi untuk koruptor. KPK, LSM, perguruan tinggi sudah menolak soal rencana obral remisi untuk koruptor. Kalau presiden paksakan tetap sahkan regulasi Revisi PP 99 Tahun 2012 yang masih pro koruptor maka Komitmen antikorupsi Jokowi akan semakin dipertanyakan dan citra jokowi dipastikan semakin menurun. ICW dukung langkah guru besar yang menolak rencana pemerintah untuk obral remisi bagi koruptor ini," tutur Emerson, Senin kemarin.

Berikut surat dari lima guru besar yang tersebar, seperti dikutip detikcom:

Dengan Hormat,

Salam Merdeka, Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat. Semoga Bapak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terus berkomitmen memberantas korupsi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saat ini sedang membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (RPP Warga Binaan). Kementerian beralasan RPP dibuat dilakukan untuk mengurangi kisruh dan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Melalui surat ini kami ingin menyampaikan bahwa RPP ini perlu dikrtisi dalam tiga aspek yaitu prosedur, subtansi dan alasan pemerintah dalam melakukan penyusunan rancangan regulasi tersebut. Pertama, secara prosedur, proses penyusunan RPP Warga Binaan ini tidak transparan dan tidak partisipatif serta tidak disertai dengan naskah akademik atau kajian yang menjelaskan alasan atau latar belakang perlunya RPP ini.

Kedua, secara subtansi, RPP usulan pemerintah tersebut jelas menguntungkan koruptor karena berupaya memberikan banyak celah dan peluang agar koruptor lebih banyak dan lebih cepat keluar penjara. Syarat utama sebagai justice collaborator dan adanya rekomendasi lembaga yang menangani perkara korupsi dari sang koruptor – seperti KPK – dihilangkan dalam usulan RPP. Setahun napi korupsi sangat mungkin mendapat 3 hingga 4 kali remisi yaitu umum, khusus, tambahan dan kemanusiaan.

Ketiga, alasan RPP untuk mengurangi kelebihan kapasitas penghuni penjara tidak efektif ditujukan kepada napi korupsi. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatn per Juli 2016 menyebutkan jumlah narapidana yang menghuni rutan dan penjara berjumlah 197.670 orang dan sebanyak 3.801 (1,92 %) di antaranya adalah narapidana korupsi.

Sebaiknya Presiden Jokowi perlu secepatnya memanggil Yasonna selaku Menteri Hukum dan HAM untuk dimintai klarifikasi dan memperhatikan penolakan dari KPK maupun pihak perguruan tinggi terkait dengan subtansi yang dinilai menguntungkan koruptor.

Hal ini penting karena RPP akan menjadi pertaruhan komitmen pemberantasan korupsi Pemerintah Jokowi-JK. Tanpa ada campur tangan Presiden, dikhawatirkan ada penumpang gelap dan nuansa politis dibalik gagasan mencabut pengetatan syarat pemenuhan hak bagi koruptor sebagaimana tertuang dalam RPP ini.

Pemerintah lebih baik fokus memperkuat instrumen hukum pemberantasan korupsi. Hingga kini setidaknya ada beberapa regulasi yang mendesak untuk segera dibahas, seperti RUU tentang Perampasan Aset, RUU tentang Pembatasan Transaksi Tunai, dan RUU tentang Revisi atas UU Tindak Pidana Korupsi.

Hormat Kami,

Guru Besar Antikorupsi

1. Prof. Dr. Moh. Mahfud MD (Universitas Islam Indonesia)

2. Prof. Dr. Hibnu Nugroho (Universitas Jenderal Soedirman)

3. Prof. Rhenald Kasali, Ph.D. (Universitas Indonesia)

4. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Universitas Indonesia)

5. Prof. Dr. Marwan Mas, M.H. (Universitas Bosowa '45 Makassar)

Tembusan

1. Ketua MPR RI

2. Ketua DPR RI

3. Menteri Hukum dan HAM

4. Ketua KPK RI (dhn/aan)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT