Komjen BG Jadi KaBIN, Mudah-mudahan Tak Ada Barter Politik

Jakarta - Penunjukkan Komjen Budi Gunawan (BG) jadi calon Kepala BIN diikuti isu barter politik PDIP akan mendukung Ahok di Pilgub DKI. PDIP mengakui sebagai pihak yang mengusulkan Komjen BG. Tapi benarkah ada barter politik?

Kemunculan nama Komjen BG dalam suatu pencalonan jabatan memang selalu diiringi desas desus politik. Banyak yang mengait-ngaitkan Komjen BG dengan PDIP.

Desas desus itu sebenarnya tak bisa dianggap angin lalu. Apalagi, untuk pencalonan Komjen BG sebagai KaBIN, ada pengakuan bahwa PDIP yang mengusulkan.

Peneliti CSIS Arya Fernandes mengatakan kedekatan Komjen BG dengan PDIP sebenarnya memang bisa dilihat dari sejumlah indikasi. Mulai dari pencalonan Komjen BG sebagai Kapolri hingga pencalonan sebagai KaBIN saat ini. Apalagi BG pernah menjadi ajudan Megawati sewaktu menjabat Presiden ke-5.

"Kalau kita lihat pernah diusulkan jadi kapolri kemudian gagal. Pernah lagi diisukan jadi menteri, tapi nggak jadi. Kalau kita lihat dari konteks seleksi jabatan publik, seleksi kepemimpinan, memang menunjukkan ada kedekatan antara BG dengan PDIP. Indikasinya, misalnya dukungan PDIP kepada BG sebagai calon kapolri, mendukung pencalonan KaBIN. Yang nampak di publik bahwa ada kedekatan BG dengan PDIP," ujar Arya saat berbincang, Jumat (2/9/2016).

Dengan dicalonkan sebagai Kepala BIN, Komjen BG juga terkonfirmasi memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Presiden pasti memilih orang yang bisa dipercaya.

"Tentu KaBIN itu harus punya chemistry dengan Presiden, karena Presiden harus percaya dengan informasi dari KaBIN," ujar Arya.

Jika isu kedekatan Komjen BG dengan PDIP dan Jokowi bisa dilihat dari indikasi-indikasi, lain halnya dengan isu barter dukungan untuk Ahok. Arya tak melihat ada indikasi dan bukti keputusan Presiden Jokowi memilih Komjen Budi Gunawan sebagai KaBIN dibarter dengan dukungan PDIP untuk Ahok di Pilgub DKI.

"Terlalu berbahaya bagi Presiden untuk melakukan barter politik. Bahaya karena itu akan mengganggu atau mempengaruhi kredibilitas lembaga kepresidenan. Saya menduga Presiden, mudah-mudahan, tidak melakukan itu. Kita berharap setiap pergantian basis pengangkatannya itu profesional, tidak ada barter," ujar Arya.

(tor/van)