Wantannas Apresiasi Banyuwangi Atasi 'Gesekan' Tambang dan Wisata di Pulau Merah

Banyuwangi - Rombongan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) mengadakan kunjungan kerja ke Banyuwangi. Mereka menindaklanjuti isu gesekan antara wilayah pertambangan dengan sektor pariwisata yang terjadi di Pulau Merah Pesanggaran, Banyuwangi beberapa waktu lalu.

Rombongan Wantanas diterima oleh Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widiatmoko bersama beberapa Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) dan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda). Pada pertemuan yang berlangsung selama sekitar 2 jam ini membahas kajian interkonektivitas pertambangan dengan sektor pariwisata dan perkembangan ekonomi di Banyuwangi.

Sekretaris Jenderal Wantanas Letjen TNI M Munir mengatakan setelah mendengar paparan dari pihak pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dirinya menyimpulkan tidak ada gesekan yang berarti. Menurutnya dengan kreatifitas pejabat di lingkungan pemkab keamanan dan kondusifitas Banyuwangi terjaga.

"Jadi saya lihat banyak sekali masukan dari pejabat Pemda Banyuwangi terkait permasalahan-permasalahan di Banyuwangi memang tidak terlalu krusial. Dengan kreatifitas bupati, wakil bupati berhasil meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi kabupaten kemudian mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan angka income per kapita itu yang paling penting," ujar Munir usai pertemuan Kajian Interkonetivitas Pertambangan dan Pariwisata di Ruang Rempeg Jogopati Kantor Bupati Banyuwangi, Jl Ahmad Yani, Banyuwangi, Kamis (1/9/2016).

Munir menyebut persoalan tambang memang rawan konflik dan mengapresiasi pemerintah daerah bersama forpimda berhasil meredam konflik tersebut. Mantan Pangdam Siliwangi III tahun 2011 itu menyebut situasi di Banyuwangi lebih kondusif.

"Kemudian permasalahan biasalah pertambangan tapi kalau dibandingkan daerah lain tidak separah daerah lain. ini saya lihat kepala daerah berhasil melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti LSM-LSM. Harapan kita ini bisa ditemukan titik temunya," tuturnya.

Foto: Aditya MT/detikcom

"Enggak ada yang krusial dibanding daerah lain. Masyarakatnya baik-baik saya seneng. Itu faktor pendukung untuk meningkat karena pra syarat pembangunan kan keamanan (dan) kondusifitas. Kalau enggak aman kan pembangunan enggak jalan," tambahnya.

Pertengahan Agustus 2016 lalu, kawasan wisata Pulau Merah sempat banjir lumpur sehingga kunjungan wisatawan menurun dan ratusan ladang jagung gagal panen. Beberapa elemen masyarakat menuding aktivitas pembangunan infrastruktur di wilayah tambang emas Gunung Tumpang Pitu di kecamatan Pesanggaran sebagai penyebabnya.

Komandan Komando Distrik Militer 0825 Banyuwangi Letkol Inf Robby Bulan saat rapat berlangsung memetakan empat kelompok sebagai penyumbang gesekan-gesekan tersebut. Robby menyebut kelompok pertama adalah pekerja yang merasa pekerjaannya hilang ketika berkurangnya perusahaan di sana dan kedua kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Ketiga kelompok lingkungan hidup yang sering mempertemukan masalah tambang dengan lingkungan. Keempat masalah kelompok yang dulunya bermain tambang illegal sekarang tidak bisa lagi di mana BSI ini sudah ditetapkan menjadi objek vital nasional. Otomatis tambang illegal, manual atau yang secara diam-diam tidak diperbolehkan beroperasi," beber Robby ketika rapat berlangsung.

Robby menjelaskan kepala daerah beserta forum pimpinan daerah (Forpimda) sudah turun ke lokasi. Dengan dipimpin Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas seluruh pihak Forpimda bertemu dan berdialog dengan masyarakat.

"Langkah-langkah kami dengan kepolisian dan pemda juga turun ke lapangan. Bupati tatap muka dengan masyarakat, kapolres dan Forpimda sehingga masyarakat benar-benar paham pentingnya tambang emas untuk pembangunan daerah dan jadi aset daerah," katanya.

"Ini kita juga beri masukan ke perusahaan tambang supaya mereka memberikan CSR-nya untuk lebih dekat dengan masyarakat," tambahnya. (ams/trw)