Menag Lukman Bicara Soal 177 Jemaah Haji yang Berangkat Lewat Filipina

Jakarta - Kejadian 177 jamaah haji yang berangkat dari Filipina belakangan menjadi perhatian Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Kasus ini memang menjadi evaluasi bagi Kementerian Agama.

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, setiap negara memang mendapat kuota masing-masing pertahun. Kewenangan jumlahnya sendiri ada dari pemerintah Saudi. Di luar kuota itu, pemerintah Indonesia secara resmi tidak bisa memberangkatkan warga negaranya. Oleh sebab itu menurutya warga yang ingin berhaji harus memastikan bahwa keberangkatan harus dari Indonesia. Tidak bisa dari negara lain.

"Yang terjadi di Filipina ada pihak tertentu kerjasama, sindikasi antara sindikat biro perjalanan haji tanah air karena tidak memiliki izin resmi haji dan umroh," ujar Lukman saat bersilaturahmi dengan Jurnalis Alumni UIN Jakarta di Kemenag, Rabu sore (31/07/2016).

Lukman menambahkan, meskipun ada istilah haji khusus itu pun diberikan pada biro travel yang memiliki persyaratan khusus. Biro ini disebut PIHK atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Dan biro ini harus berpengalaman sebagai penyelanggara umroh minimal 3 tahun. Sedangkan biro haji yang mengurus 177 jemaah di Filipina adalah biro tidak resmi yang bekerjasama dengan oknum di Filipina dan memanfaatkan kuota yang tidak terserap maksimal di Filipina.

"Mereka berangkat menggunakan paspor Indonesia, begitu di Filipina mereka membuat identitas menggunakan paspor dan berganti identitas untuk berhaji," ujar Menag menambahkan.

Kementerian Agama sendiri menurut Lukman sudah mendapatkan informasi terkait jemaah Haji yang sekarang berada di KBRI di Manila. Sebetulnya, menurut Lukman sebagian mereka tahu bahwa mereka berangkat secara ilegal, tapi karena tergiur haji cepat mereka rela berangkat melalui jalur Filipina. Apalagi ada jemaah yang berpendidikan tinggi, bahkan mengerti bahasa asing.

Atas kejadian ini, Kemenag mengaku akan lebih gencar memberikan informasi dan melakukan pengetatan praktik pemberangkatan haji. Apalagi biro travel nakal yang memanfaatkan kuota yang tidak terserap oleh negara tertentu. Sebagai catatan, beberapa negara memang memiliki antrean haji sampai puluhan tahun. Negara seperti Malaysia menurut Lukman sudah 70 tahun antreannya, Singapura 34 tahun, Brunei Darussalam 2-3 tahun. Sedangkan Filipina dan Timur Leste memiliki kuota tapi tidak terserap dan berpotensi digunakan kuotanya secara ilegal oleh oknum tertentu.

"Filipina dan Timor Leste adalah negara yang kuota hajinya tidak terserap. Dan negara ini berpotensi kuotanya digunakan secara ilegal oleh oknum tertentu," tutup Lukman. (elz/elz)