DAU Rp 225 M Tertunda, Pemprov Jabar Hemat Biaya Rapat dan Perjalanan Dinas

Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk dalam 169 pemerintah daerah yang Dana Alokasi Umum (DAU) ditundat. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, yakni Rp 225 miliar.

Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher, perihal penundaan DAU tahun 2016 ini membuat kekhawatiran belanja pegawai akan sedikit terganggu. Namun Pemprov Jabar memiliki strategi untuk menutupi belanja pegawai yang bolong. Dengan memenuhi anggaran dari target kelebihan anggaran (Silpa) salah satu cara untuk pihaknya atas penundaan tersebut.

"Kalau di Jawa Barat strateginya kita melakukan penghematan, kita kemudian mendorong pendapatan lebih baik melampaui target," jelas Aher saat ditemui di Graha Tirta Kodam III Siliwangi, Rabu (31/8/2016).

Menurutnya pendapatan melampaui target di Jawa Barat yakni, pihaknya berusaha melakukan skema dengan menggenjot pembayaran pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah.

"Penundaan DAU besar juga, tapi kita upayakan untuk menutupnya dari pendapatan yang lain juga lebih efisien," terangnya.

Ia meminta kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jabar untuk mengoreksi sejumlah program yang akan dijalankan. Dirinya berpendapat, jika program tidak berjalan dan tidak memenuhi target yang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), maka lebih baik untuk dihentikan saja.

"Artinya ini tahun penghematan, karena apa di pusat menghemat maka di daerah juga menghemat. Silakan masing-masing daerah mengantisipasi dengan baik," lanjutnya.

Lalu apa dampaknya dari penundaan DAU ini?

"Dampaknya, anggaran yang turun berkurang itu dampaknya," tegas Aher.

Aher sendiri mengklaim dampak dari penundaan DAU ini kepada proyek infrastruktur, khususnya di lingkungan Pemprov Jawa Barat, tidak ada yang tertunda. Namun yang ada saat ini, pihaknya tengah berusaha menggenjot pendapatan berlebih dari berbagai lini.

"Di Jawa Barat sih enggak yah, di Jabar yah. Kalau di kabupaten/kota tidak tahu yah lebih baik tanya langsung, kalau di provinsi sih tidak ada Insya Allah," kata dia.

Pihaknya juga berhitung, terkait dengan kekurangan pendapatan ini. Hal ini ia katakan bisa ditolong oleh target pendapatan dari Dispenda yang selalu tinggi. Banyak aspek-aspek di APBD provinsi yang bisa dihemat.

"Itu tadi karena ini penghematan, mulai dari perjalanan dinas, rapat, hingga kegiatan non fisik itu dihemat. Yang tidak dihemat hanya gajinya PNS, tunjangan perbaikan penghasilan dan belanja modal itu saja," tutupnya. (bbn/trw)