JK: Penyanderaan di Filipina Bukan Ideologi Tapi Bisnis

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut motif penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata bukan lagi ideologi tetapi bisnis. Untuk itu dia meminta penindakan kelompok bersenjata di Filipina harus tegas.

"Jadi saya kira ini sudah bukan lagi ideologi tapi ini bisnis. Jadi memang di Filipina Selatan sudah jadi bisnis ini," ujar JK di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (30/8/2016).

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, cara pembayaran tebusan tidak menjadi prioritas melainkan dilakukan dengan penindakan secara tegas.

JK menilai salah satu permasalahan utama banyaknya terjadi penyanderaan dikarenakan senjata yang beredar di Filipina Selatan.

"Saya pernah diminta untuk advise Presiden Aroyo. Saya tanya berapa senjata yang dimiliki masyarakat kepada panglima di sana, dia bilang sejuta. Jadi bagaimana bikin cease fire kalau ada sejuta senjata di kalangan sipil," ucapnya.

"Di aceh di sana ada 2.000 senjata, begitu 2.000 dipotong selesai bisa di cease fire. Kalau sejuta senjata susah. Sandera ini sebagai bisnis jadi bukan soal ideologi," sambungnya.

Menurutnya, keamanan di perairan Filipina harus menjadi tanggungjawab bersama negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

"Jadi memang harus sama-sama. Atau memang kapal Indonesia ke sana atau kapal Malaysia ke sana bisa dikawal marinir. Rapat di Yogyakarta, rapat Manila menjamin keamanan di laut," terangnya.

(fiq/rvk)