Rapat dengan Pimpinan DPR dan Sri Mulyani, KPK Diminta Tanggapi Soal APBN

Jakarta - Ketua DPR Ade Komarudin, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, pimpinan Komisi VII dan XI, serra pimpinan BPK rapat tertutup selama 1,5 jam. Laode dimintai tanggapan soal APBN.

"Kita memberikan info titik-mana mana yang rawan korupsi. Agar itu bisa dicegah di masa yang akan datang oleh eksekutif ataupun legislatif," kata Laode di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Pertemuan dilakukan di ruang rapat pimpinan DPR. Laode juga menjelaskan kajian yang dilakukan oleh KPK.

"Ada beberapa kajian yang dilakukan oleh KPK khususnya dari segi pendapatan negara baik itu dari pajak, bea cukai dan ekstraksi dari sumber daya alam. Itu masih banyak piutang negara yang belum terkumpulkan dengan baik," tutur Laode.

Menurut Laode, Sri Mulyani sangat mengapresiasi kajian yang dilakukan KPK. Sri Mulyani lalu mengajak KPK melakukan pertemuan lanjutan.

"Yang terakhir, seperti dikatakan Menkeu (yakni) KPK, BPK dan DPR bersama dengan Menkeu dan Bappenas untuk membicarakan hal ini menjadi sesuatu yang rutin agar penyalahgunaan APBN itu," pungkas Laode. (bpn/fdn)