Agung Laksono: Anggota DPR Jangan Justru Malas karena Buat UU Sedikit

Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta agar DPR tidak membuat Undang-undang terlalu banyak, cukup sedikit tapi berkualitas. Mantan Ketua DPR Agung Laksono menyebut imbauan Jokowi itu jangan diartikan justru anggota dewan malas-malasan.

"Menurut saya dengan adanya pidato Presiden tersebut, anggota DPR bukan malah mengendorkan semangat atau malas-malasan karena buat UU nggak banyak. Itu keliru. Maksud Presiden saya yakin positif karena pendekatannya kualitas," ucap Agung Laksono kepada detikcom, Senin (29/8/2016).

Agung menyinggung acara paripurna DPR pagi tadi dalam rangka HUT DPR yang dihadirinya sebagai mantan ketua DPR. Banyak anggota DPR tak hadir dan acaranya molor 1,5 jam dari jadwal yang ditetapkan.

"Tercermin dari acara paripurna HUT RI tadi. Undangan pukul 09.00 WIB, baru mulai 10.30 WIB. Saya dengar molor satu dua jam dari jadwal sudah biasa. Saya kira itu menyakitkan masyarakat," kritik Agung.

Tak hanya itu, Agung mendengar ada beberapa anggota DPR yang sangat jarang hadir dalam rapat paripurna, termasuk rapat komisi. Padahal sebagaimana diketahui anggota DPR punya seabrek fasilitas dan pendapatan.

"Saya dengar info ada sejumlah anggota dewan yang sangat jarang hadir, apakah paripurna atau komisi. Padahal publik tahu gajinya rata-rata di atas Rp 60 juta perbulan, tiap reses di atas Rp 200 juta, kunjungan individu ada biaya, kunker komisi ada," lanjut Agung tak merinci.

Karena itu kata Agung, kembali soal membuat UU yang tak terlalu banyak tadi, harus disikapi dengan profesional. Agung mendengar ada rilis yang menyebut citra DPR membaik, namun akan sia-sia jika kehadiran saja masih bermasalah.

"Disiplin waktu, kemudian membuat UU yang berkualitas, tidak bertentangan dengan UUD. Ini cermin DPR yang menurut saya perlu dapat perhatian anggota dewan. Jangan cepat gembira puas disebut mulai membaik citranya, tapi kenyataannya masih gini," kata Agung.

"Reformasi di parlemen terutama target pengesahan UU boleh tercapai, tapi proses pembuataan UU harus sedemikian rupa sehingga berkualitas baik. Tidak mudah digugat di MK bahkan substansi pokoknya didrop seperti UU Minerba," imbuh Ketua Dewan Pakar Golkar itu.

"Saya berharap DPR membaik, jangan manfaatkan imbauan Presiden untuk malas-mlalasan saja. Tapi justru semangat, nggak boleh kendor, salah satunya dilihat dari absensi persidangan," tambahnya lagi.

Sebelumnya Presiden Jokowi saat berpidato pada Jumat (26/8) lalu meminta agar DPR tidak terlalu banyak membuat UU, karena itu akan diturunkan dalam banyak peraturan. Sementara pemerintah sedang gencar melakukan deregulasi untuk kurangi UU yang hambat laju ekonomi.

"Saya sudah sampaikan ke DPR. Pak Ketua, sekarang kita enggak usah banyak produksi undang-undang," kata Jokowi di dialog Ikatan Senior HIPMI yang dihadiri ketua DPR Ade Komarudin, Jumat (26/8). (miq/fdn)