Megawati Kritik Gerakan Pembaruan dan SBY

Bali - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memprihatinkan terbentuknya Gerakan Pembaruan PDIP dan mengkritik kebijakan Presiden SBY menaikan harga BBM saat membuka kongres PDIP.Demikian pidato pembukaan Kongres PDIP yang disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selama 45 menit di Inna Grand Beach Hotel, Sanur, Bali, Senin (28/3/2005).Dalam pidatonya, Megawati yang mengenakan pakaian warna merah ini menilai pembentukan Gerakan Pembaruan PDIP merupakan dinamika demokrasi. "Saya mengikuti gerakan dan wacana yang dikembangkan sejumlah warga PDIP, entah inisiatif sendiri atau didorong kekuatan lain. Mereka menamakan gerakannya pemurnian, pembaruan dan lain-lain," kata Megawati."Di satu sisi ini bisa dilihat sebagai dinamika demokrasi di PDIP. Tetapi di sisi lain, melahirkan keprihatinan karena gagasan yang mereka usung direduksi persoalan perebutan ketua umum semata-mata," lanjutnya.Menurutnya, Gerakan Pembaruan mungkin benar di tingkat nilai. Untuk mewujudkan perlu mekanisme dan prosedur yang dibangun dari kesepakatan bersama yaitu ADART.Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga mengkritik pemerintan SBY yangmengkambinghitamkan pemerintahannya dalam hal kenaikan harga BBM."PDIP telah mengambil sikap politik sebagai oposisi terutama dalam menanggapi kebijakan pemerintah termasuk dalam kenaikan BBM. Ujian pemimpin terletak pada kapasitasnya memenuhi janji. Sedangkan, kenaikan harga BBM bertolak belakang dengan janji kampanye yang telah dilakukan sebelumnya," ujar Megawati.Dikatakan dia, meskipun dengan alasan darurat tidak boleh terjadi kenaikan harga BBM yang telah melangkahi prinsip dan mekanisme demokrasi. Apalagi pemerintah berkonsultasi dengan dewan."Meski kenaikan BBM tidak bisa dielakan tetapi hak dewan bisa mengetahui sejelasnya. Sayangnya pemerintah justru berkonsultasi dengan lembaga lain yang tidak memiliki kewenangan," kata dia."Lalu pemerintah juga melakukan usaha pengalihan tanggung jawab dan pengkambinghitaman pemerintah masa lalu yaitu pemerintahan saya tanpa alasan yang jelas, karena nota pengantar APBN yang dulu saya berikan kepada DPRsaat menjabat presiden menggiring opini seakan-akan saya menyerahkan kenaikan harga BBM pada pemerintahan sekarang. Padahal, itu tidak benar karena yang saya lakukan adalah menyerahkan kenaikan harga BBM pada pemerintah yang akan datang dan saat itu belum terbentuk. Jadi bukan sengaja menyerahkan pada pemerintahan SBY," papar Megawati. (aan/)