"Yang terjadi pada kloter JKS 5 Kuningan awalnya sudah siap visa dan berangkat, tapi kemudian jelang hari keberangkatan ada pembimbing ibadah yang jemaahnya di JKS 5, sementara dia di JKS 58," kata Lukman di ruang rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2016).
JKS 5 berangkat terlebih dahulu di kloter pertama. Sedangkan JKS 58 di kloter berikutnya. Lukman menekankan bahwa pembimbing haji bukan ditempatkan di kloter pertama karena sudah pernah berhaji.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena si pembimbing tak bisa dimajukan pemberangkatannya, lalu dia disebut Lukman meminta jemaah di JKS 5 pindah ke JKS 58. Sehingga terjadi kekosongan kursi pesawat di kloter pertama.
"Karena kosong maka harus diisi tapi tentu tak mudah. Nah, lalu akhirnya disepakati seperti itu. Inilah kemudian yang menyebabkan bahwa untuk isi yang mundur dicarikan kloter. Tentu enggak bisa karena mereka harus diproses. Harus isi kekosongan yang ditinggalkan itu," papar Lukman.
Dia menyayangkan adanya pihak yang kemudian berkata belum mendapatkan visa. Padahal visanya sudah terbit, hanya saja ada proses lain akibat bertukar kelompok terbang.
Kemudian di JKS 7 Sumedang diketahui ada yang memang belum mendapatkan visa. Pihak KBIH setempat bermaksud menjadikan satu kelompok terbang terhadap semua jamaah dari sana.
"Padahal ada yang belum mendapatkan visa karena seharusnya masuk kloter dua sehingga ada kekosongan 90 kursi. Akhirnya kekosongan ini diisi oleh yang dari Kabupaten Bogor," ujar Lukman.
Selanjutnya yang terjadi di JKS 13 Sukabumi adalah sebetulnya seluruh jemaah sudah memiliki visa. Namun, ada 5 jemaah di salah satu KBIH minta dimasukan ke JKS 13.
Mereka sebetulnya akan dimasukan ke JKS 62 karena visanya belum terbit. Kemudian karena tetap meminta ke JKS 13 tak dikabulkan, maka sebanyak 172 jemaah di JKS 13 pindah ke JKS 62.
"Rupanya mereka solider sehingga memilih mundur semua," kata Menag.
Namun penjelasan tersebut tak sepenuhnya diterima oleh anggota Komisi VIII. Salah satu anggota, Maman Imanulhaq menyebut Menag terlalu menyalahkan KBIH.
"Padahal yang ingin kita dengar adalah apa solusinya. Misal mengapa tidak bisa di Ramadhan itu selesai semua dan tutup," kata Maman.
Maman sampai mengaku bahwa bibinya juga bingung dengan manajemen penyelenggaraan haji. Menag Lukman langsung menindaklanjuti cerita Maman.
"Bibinya namanya siapa? JKS berapa?" tanya Lukman.
"Nanti akan sampaikan ke Pak Ketua Komisi VIII," jawab Maman.
"Biar saya verifikasi lagi, karena kita di sini main data," tandas Lukman.
"Nanti saya tanyakan dulu," balas Maman kemudian. (bag/erd)











































