KPK Minta DPR Bantu Pemberantasan Korupsi di Daerah

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta DPR membantu pemberantasan korupsi di daerah. Anggota DPR yang memiliki konstituen di daerah diharapkan menjadi pintu masuk pelaporan tindak pidana korupsi.Hal itu disampaikan Ketua DPR Agung Laksono usai melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua KPK Sjahruddin Rasul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2005)."Dewan yang juga punya tugas mengaspirasi daerah diminta dapat dipergunakan sebagai pintu yang membangun akses informasi dari masyarakat apabila ada indikasi korupsi di daerah masing-masing yang dilakukan siapa saja baik Pemda maupun daerah," kata Agung. Menurut Agung, kerjasam KPK dengan DPR untuk pemberantasan korupsi itu masih dalam taraf wacana. Mengenai mekanisme seperti apa, Agung mengatakan KPK akan mengirimkan proposal. DPR kemudian akan menindaklanjuti proposal itu dengan membahasnya dalam forum konsultasi pimpinan dewan dan fraksi."Tindakan (kerja sama) ini sebenarnya hanya tindakan preventif bukan pada tindakan represif," kata Agung. Ditanya apakah KPK menyampaikan adanya anggota DPR yang terlibat tindak korupsi, Agung menyatakan tidak membahas secara spesifik mengenai hal itu. (iy/)