Mengembalikan Fokus Jokowi

Jakarta - Presiden Jokowi muncul sebagai fenomena Pilpres 2014 lalu. Presiden harus fokus menjawab janji-janji kampanyenya dan fokus membangun Indonesia menjadi lebih baik.

"Yang penting bagi Presiden untuk memastikan bahwa janji-janji kampanye itu dilakukan secara optimal. Karena orang memilih presiden, salah satunya karena janji kampanye yang ditawarkan kepada rakyat. Sebagai indikator untuk menilai apakah presiden berhasil atau tidak adalah apakah janji kampanye itu sudah dilakukan atau tidak. Indikator lain juga penting misalnya pencapaian di bidang hukum, ekonomi, politik, itu terpenuhi," kata peneliti CSIS Arya Fernandes, dalam perbincangan dengan wartawan, Jumat (26/8/2016).

Belakangan ini masyarakat dikejutkan dengan Presiden Jokowi yang memberhentikan Arcandra Tahar yang baru jadi Menteri ESDM selama dua puluh hari, karena kepemilikan paspor AS. Presiden diminta lebih cermat sebelum mengambil keputusan penting agar tepat sasaran, termasuk dalam mencerna bisikan dari orang-orang dekatnya.

"Sebenarnya Presiden memang harus dibackup orang-orang profesional tidak hanya orang partisan, harus dibackup oleh orang-orang profesional yang berkualitas. Dan memastikan kebijakan presiden itu dari sisi legal formal maupun administratif tidak ada masalah. Presiden kan sudah membentuk unit kalau dulu ada UKP4 kalau sekarang ada KSP jadi penguatan dari segi kelembagaan harus diperkuat, begitu juga staf pendukung negara seperti Sekretariat Kabinet atau Sekretariat Negara," katanya.

"Ke depan kita berharap agar tidak terjadi terulang kembali situasi seperti ini. Berarti kan ada yang salah dan kurang optimal di lingkaran terdalam Jokowi dan ini juga masalah," katanya.

Berikutnya adalah Presiden Jokowi yang sudah dideklarasikan jadi capres Golkar di tengah jalan. Hal ini oleh sejumlah kalangan dinilai bisa menganggu fokus Presiden, apalagi jika benar Jokowi mulai bermanuver serius untuk mempersiapkan periode keduanya.

"Salah satu jebakal dari pemimpin populer itu memang akan mempersiapkan diri untuk permanent campaign. Pertanyaan kita kenapa Jokowi buru-buru mempersiapkan diri? Mungkin karena dia bukan ketua umum partai jadi tidak mudah mendapatkan tiket pencalonan berikutnya, kedua mungkin karena dukungan elektabilitas Jokowi itu tidak kuat-kuat amat, saat ini kan berksiar 40 persenan," kata Arya.

Untuk memastikan Presiden fokus pada pemerintahan sebenarnya kekuatan oposisi berperan penting. Namun kini yang terjadi di DPR nyaris tidak ada oposisi.

"Kita harus dorong partai-partai di luar pemerintahan untuk memperkuat oposisi yang objektif. Kalau tidak ada kontrol DPR terhadap pemerintah itu berbahaya. Harus ada check and balances untuk memastikan pemerintahan yang on the track," pungkasnya.

(van/trw)