Mendagri Tetap Yakin Stok Blanko e-KTP Cukup, Sebut Daerah Tak Proaktif

Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan ada sebanyak 20 juta orang belum rekam kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Ia menyayangkan hal terbut, sebab e-KTP menjadi dokumen wajib untuk membuat dokumen lainnya.

"Masih 20 juta yang belum mau rekam datanya padahal kan menyangkut orang mau bikin kartu BPJS, cari kerja, bikin paspor harus punya KTP," kata Tjahjo di Kemenko Polhukam, Jl. Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016).

Persoalan masih banyaknya orang yang belum membuat e-KTP dikatakan Tjahjo bukan karena blanko e-KTP yang terbatas. Ia kembali mengatakan bahwa blanko e-KTP masih cukup. Ia hanya meminta petugas proaktif meminta blanko bilamana memang kosong.

"Saya kira blanko cukup. Kami nggak mau kalau satu daerah. 'Pak, saya minta 1000', kami kasih tapi tidak proaktif untuk habiskan 1000. Kirim butuh berapa? 10 ya kirim 10, jangan mau ditumpuk di daerah. Di daerah pun kami ambil karena kamu juga enggak habis tidak jemput bola toh. Kita ambil kita serahkan ke yang lain," papar Tjahjo.

Persoalan banyaknya orang yang belum rekam e-KTP dikarenakan orang tersebut belum mengurus e-KTP. Ia menyadari bahwa ada juga masyarakat yang terkendala waktu untuk mengurus e-KTP. Atas dasar itu, ia berpikir untuk mendorong petugas untuk jemput bola datang ke rumah masyarakat.

"Harusnya kan jemput bola bawa motor datangi di pantai di desa. Orang kan susah kalau yang kerja harian dia menyisihkan waktu 2 sampai 3 jam kadang susah," ujar Tjahjo.

Ia menambahkan, sebetulnya bukan hanya rekam e-KTP yang masih belum dilakukan. Pembuatan akte kelahiran pun masih banyak belum melakukan. Namun menurutnya hal itu memang harus dilakukan bertahap.

"Harus bertahap lah. Cukup 2 orang naik motor bawa alat rekam door to door bisa kok sekaligus dengan akta kelahiran. 256 juta (penduduk), baru 60 persen yang punya akte kelahiran," katanya. (dra/dra)